EmitenNews.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengisaratkan di tahun 2022 ini pemerintah masih melanjutkan program pemulihan ekonomi nasional atau PEN sebesar Rp455,6 triliun, dengan fokus pada penanganan kesehatan, pemberian bantuan sosial, dan mendukung kegiatan usaha sekaligus mempersiapkan strategi transisi aktivitas ekonomi dari pandemi ke endemi


Sebagai bagian dukungan bagi dunia usaha tersebut Pemerintah juga menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang ditargetkan sebesar Rp373 triliun pada tahun ini.


“Jadi potensi bagi pengusaha untuk mendapatkan KUR masih besar. Dan ini juga bisa digunakan untuk sektor pertanian yang diberikan pagu Rp90 triliun. Pada tahun depan target KUR akan dinaikkan lagi menjadi Rp460 triliun,” paparnya di ajang Musyawarah Nasional I Jaringan Pengusaha Nasional (JAPNAS) Tahun 2022, di Jakarta, Kamis (25/08).

Dalam jangka panjang, Pemerintah akan terus memastikan berjalannya reformasi struktural untuk mendorong daya saing dan iklim berusaha di Indonesia, salah satunya melalui Undang-Undang Cipta Kerja, dan penerapan sistem layanan perizinan berusaha elektronik yang terintegrasi (OSS RBA).


Terkait dengan ketahanan pangan, neraca beras Indonesia juga masih mencatatkan surplus. Pada periode Januari-September 2022, produksi beras diperkirakan mencapai 26,45 juta ton dan konsumsi beras mencapai 22,72 juta ton, sehingga terdapat surplus sebesar 3,73 ton.


“Kemarin kita dapat apresiasi dari International Rice Research Institute (IRRI) untuk swasembada beras. Untuk ketahanan pangan, Presiden mendorong diversifikasi pangan, intensifikasi pertanian, dan pengembangan bibit-bibit Genetically Modified Organism (GMO). Dengan ketahanan pangan yang bagus, maka kita akan bisa konsentrasi di sektor energi pada masa depan,” urainya.


Momentum Presidensi G20 Indonesia 2022 yang menuju puncaknya pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Pemimpin Negara G20 November 2022 mendatang tentunya juga dimanfaatkan sebaik-baiknya guna mendorong pemulihan dan transformasi ekonomi. Melalui Presidensi G20, Indonesia mendorong transparansi dan akuntabilitas, baik untuk sektor publik maupun swasta.


Kolaborasi yang kuat antara Pemerintah dan pengusaha sangat diperlukan dalam menjawab berbagai tantangan ekonomi di depan mata. Termasuk sinergi dengan Pemerintah Daerah yang akan bisa mendorong pengembangan ekonomi regional, khususnya untuk mengakselerasi hilirisasi komoditas.


Selain itu, pengusaha juga harus terus menciptakan inovasi dalam bisnisnya, memanfaatkan kemajuan teknologi digital serta big data, agar mampu meningkatkan daya saing usahanya dan tetap terdepan dalam dunia yang kompetitif ini.


“Nilai digitalisasi Indonesia di 2022 adalah sekitar Rp20 miliar, dan ini akan berkembang menjadi Rp125 miliar di 2025, serta Rp300 miliar di 2030. Kesempatan ini jangan dilepas, karena Indonesia merupakan pasar yang besar untuk dunia digital,” tutur Airlangga.(fj)