EmitenNews.com - Setelah mengalami beberapa perubahan dari yang telah disusun sebelumnya, Badan Anggaran DPR menyetujui Rancangan Undang Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022, untuk dibawa ke sidang paripurna DPR. RAPBN 2022 ini telah dibahas Panitia Kerja (Panja) DPR bersama pemerintah. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mewakili pemerintah dalam rapat Banggar, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/9/2020).


"Apakah laporan panja dapat diterima, disahkan, dan disetujui?" kata Ketua Banggar DPR Said Abdullah dalam raker Banggar DPR di Jakarta, Selasa.


Dalam RAPBN 2022 hasil pembahasan antara pemerintah dan Panja DPR itu,  terdapat beberapa perubahan dari yang telah disusun sebelumnya. Beberapa perubahan itu,  meliputi pertumbuhan ekonomi dari 5 persen sampai 5,5 persen menjadi 5,2 persen sampai 5,5 persen. Lainnya, tingkat bunga surat utang negara (SUN) tenor 10 tahun dari 6,82 persen menjadi 6,8 persen.


Yang juga disetujui inflasi tetap 3 persen, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat tetap Rp14.350, harga minyak mentah Indonesia tetap USD63 per barel, lifting minyak bumi tetap 703 ribu barel per hari serta lifting gas bumi tetap 1.036 ribu barel setara minyak per hari.


Untuk pendapatan negara Rp1.846,14 triliun meliputi penerimaan perpajakan Rp1.510 triliun yang naik Rp4 triliun dari Rp1.506,9 triliun terdiri atas penerimaan pajak Rp1.265 triliun dan penerimaan kepabeanan dan cukai Rp245 triliun. Pendapatan negara juga terdiri dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp355,55 triliun dan penerimaan hibah Rp579 miliar.


Sementara itu untuk belanja negara Rp2.714,16 triliun meliputi belanja pemerintah pusat Rp1.943,74 triliun yang naik dari Rp1.938 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) Rp770,41 triliun.


Mengenai target pembangunan tidak mengalami perubahan. Yaitu tingkat pengangguran terbuka pada kisaran 5,5 persen sampai 6,3 persen dan tingkat kemiskinan 8,5 persen sampai 9 persen.


Indeks gini rasio 0,376 sampai 0,378, indeks pembangunan manusia 73,41 sampai 73,46, nilai tukar petani 103 sampai 105 serta nilai tukar nelayan 104 sampai 106.


Oleh sebab itu, defisit anggaran dalam RAPBN 2022 disepakati sebesar Rp868,02 triliun atau 4,85 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).


Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemerintah menyepakati susunan RAPBN 2022 hasil pembahasan bersama panja untuk dibawa ke sidang paripurna DPR. "Pemerintah sepakat untuk dapat meneruskan dalam pembicaraan tingkat II pengambilan keputusan terhadap RUU APBN Tahun Anggaran 2022 pada sidang paripurna DPR RI."


Menkeu Sri Mulyani berterima kasih atas selesainya pembahasan RAPBN 2022, tepat waktu itu. “Perkenankanlah dalam kesempatan ini kami atas nama pemerintah menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Ketua, seluruh Wakil Ketua, Anggota Banggar, dan seluruh anggota dewan di seluruh komisi yang telah bekerja luar biasa keras dalam rangka untuk menyelesaikan pembahasan mulai KEM PPKF hingga pembahasan RAPBN Tahun Anggaran 2022.” ***