EmitenNews.com - Kementerian Hukum (Kemenkum) resmi meluncurkan program inovatif yang memanfaatkan sertifikat kekayaan intelektual (KI) sebagai jaminan kredit. Peluncuran itu mencatatkan Indonesia sebagai negara ke-15 di dunia yang menerapkan konsep pembiayaan KI.

"Komitmen pemerintah Indonesia harus kita lakukan untuk bukan sekadar melindungi KI, melindungi penting, tetapi kalau dia tidak mampu kita komersialisasikan maka tentu tidak punya dampak kepada bangsa dan negara,” kata Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, dalam acara Intellectual Property (IP) Xpose Indonesia di Jakarta, Rabu (14/8/2025).

Program hasil kolaborasi antara Kemenkum, Kementerian UMKM, dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) itu awalnya berfokus pada sertifikat merek sebagai agunan. Namun, ke depan akan diperluas ke paten, desain industri, dan surat pencatatan hak cipta.

Menkum menekankan, komersialisasi KI krusial agar memberikan manfaat nyata bagi bangsa dan negara. "Melindungi KI penting, tapi tanpa komersialisasi, tidak ada dampak bagi bangsa," katanya.

Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyoroti terobosan ini sebagai pengakuan KI sebagai aset tidak berwujud. "Selama ini bank lebih menghargai aset fisik. Padahal, KI adalah aset bernilai tinggi meski tak terlihat," ujarnya.

Pemerintah berencana memperluas kolaborasi ke bank-bank lain dalam Himpunan Bank Negara (Himbara) guna memperkuat akses pendanaan bagi pemilik KI.

Program itu diharapkan mendorong inovasi UMKM dengan mengubah sertifikat KI dari sekadar perlindungan hukum menjadi instrumen finansial aktif.(*)