EmitenNews.com - Ini kabar baik untuk Bumi Cenderawasih. Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menjelaskan Rancangan Induk Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus  (Otsus) Papua 2021-2041 (RIPPP) sudah masuk tahap harmonisasi. Dalam aturan itu akan dijelaskan gabungan program dari pemerintah hingga aspirasi orang asli Papua.


"RIPPP yang saat ini sudah memasuki tahap akhir harmonisasi, di dalamnya tercantum gabungan program yang telah dirancang oleh gabungan unsur, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten, serta aspirasi orang asli Papua yang terwakili melalui MRPB dan Majelis Rakyat Papua (MRP)," kata Wapres Ma'ruf Amin saat bertemu Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) secara virtual, Selasa (1/3/2022).


Ma'ruf Amin mengilustrasikan hal tersebut dilakukan agar seluruh program tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat. Karena itu, pemerintah pusat memberikan kesempatan untuk memperoleh informasi atau aspirasi dari masyarakat selain dari pemerintah daerah, provinsi, maupun dari kabupaten.


"Termasuk hari ini menjadi bahan yang akan melengkapi penyusunan kami untuk supaya lebih aspiratif dari RIPPP yang kita rencanakan," kata mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia itu.


Wapres Ma'ruf kembali mengimbau kepada MRPB agar terus menyosialisasikan kebijakan-kebijakan afirmatif yang telah dirancang untuk menyejahterakan masyarakat Papua dan Papua Barat. Secara kekeluargaan untuk membangun Papua dan Papua Barat. "Secara kekeluargaan bersama-bersama kita bangun. Semuanya untuk kepentingan masyarakat Papua, di Papua."


Selain Ketua Umum MRPB, hadir secara virtual dalam audiensi ini Anggota MRPB Mathias Komegi dan Anton H Rumbruren.


Sementara itu Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wakil Presiden Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Sekretariat Wapres Suprayoga Hadi, dan Staf Khusus Wapres Masykuri Abdillah.


Sebelumnya Ketua Umum MRPB Maxsi Nelson Ahoren menyampaikan aspirasi dan masukan yang telah dirangkum oleh MRPB kepada Wapres terkait upaya percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Aspirasi yang disampaikan meliputi bidang Sumber Daya Manusia (SDM), anggaran, politik, dan keamanan.


"Kesempatan ini sangat baik bagi kami bagi Majelis Rakyat Papua Barat untuk dapat menyampaikan pokok-pokok pikiran dan juga ada beberapa hal yang menjadi aspirasi kami," ujar Maxsi Nelson Ahoren. ***