#
"Kompensasi tarif yang belum terbayar ke PLN Rp45,42 triliun. Kompensasi 2018 telah terdapat alokasi pembayaran Rp7,17 triliun namun belum terbayar," kata Direktur Utama PT PLN (Persero), Zulkifli Zaini. (Dok. Radio Idola Semarang).

PLN Catat Utang Kompensasi Subsidi Listrik Pemerintah Capai Rp45,42 Triliun

EmitenNews.com – Besar juga utang pemerintah kepada BUMN. PT PLN (Persero) mencatat posisi utang kompensasi subsidi listrik 2018 dan 2019 pemerintah kepada PLN mencapai Rp45,42 triliun. Total utang tersebut terdiri atas nilai kompensasi pada 2018 sebesar Rp23,17 triliun, tahun 2019 tercatat  Rp22,25 triliun.

“Saat ini kompensasi tarif yang belum terbayar ke PLN adalah Rp45,42 triliun. Kompensasi 2018 telah terdapat alokasi pembayaran Rp7,17 triliun namun belum terbayar,” kata Direktur Utama PT PLN (Persero), Zulkifli Zaini dalam  Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI, di gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (25/6/2020).

Dalam rapat terkait pencairan utang pemerintah ke BUMN untuk tahun anggaran 2020 itu, Zulkifli Zaini mencatat utang ini termasuk dalam utang pemerintah ke PLN sebesar Rp48 triliun, yakni Rp45 triliun dari kompensasi tarif listrik 2018 dan 2019, dan Rp3 triliun berupa tambahan subsidi kebijakan diskon tarif rumah tangga.

Dalam revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2020 sebesar Rp62,82 triliun, mencakup subsidi rutin dan subsidi program stimulus rumah tangga kecil. Besaran nilainya Rp15 triliun sampai Juni 2020, Rp39 triliun sisa pagu subsidi listrik, tagihan subsidi Mei 2020 Rp 4,8 triliun, dan realisasi diskon tarif rumah tangga sampai Juni 2020 Rp 3,1 triliun yang masih dalam proses verifikasi dan pencairan.

Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Arya Sinulingga, mencatat total utang pemerintah terhadap perusahaan pelat merah telah mencapai Rp108,48 triliun. Utang tersebut berasal dari tujuh perusahaan.

Jadi pemerintah, kata dia, dalam diskusi online di Jakarta, Jumat (5/6/2020), berutang kepada BUMN totalnya sebesar Rp108,48 triliun.

Total utang pemerintah yang harus dibayarkan kepada PT PLN (Persero) Rp48,46 triliun. PT Pertamina Persero Rp40 triliun, BUMN Karya Rp12,16 triliun, PT KAI Persero Rp30 miliar, PT Pupuk Indonesia Rp6 triliun, PT Kimia Farma Rp1 triliun, dan Bulog Rp56 miliar.

Sementara itu, PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN (Persero) diminta memperbaiki layanan pengaduan konsumen serta memberikan jawaban jelas atas semua keluhan. Sebab, keluhan terhadap kenaikan tagihan listrik masih juga disuarakan konsumen.

“Sudah banyak keluhan yang disampaikan dan sudah seharusnya PLN menjawab dengan jelas dan berikan solusi. Masalah serius seperti ini tolong jangan dijadikan lelucon oleh PLN,” kata Sekjen DPP PAN, Eddy Soeparno yang  menyesalkan sampai saat ini belum ada solusi jelas dan terang dari PLN.

Selain itu, anggota Komisi VII DPR Andi Yuliani Paris pun meminta BUMN menegaskan orientasinya pada konsumen. PLN BUMN jadi seharusnya fokus pada konsumen oriented dan jangan hanya berhitung soal proses bisnis. “Ini bukan lagi kasus per kasus tapi ada puluhan ribu yang terdampak kenaikan tagihan listrik ini. Jadi harus pembayaran kompensasi yang jelas.” ***

 

Check Also

Survei Pandemi Covid-19, Masyarakat Kesulitan Penuhi Kebutuhan Makan Sehari-hari
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi: September, kepuasan publik terhadap pemerintah pusat meningkat dibanding Mei, 66 persen sangat puas atau cukup puas

EmitenNews.com – Pandemi virus corona penyebab coronavirus disease 2019 (covid-19) menyebabkan pendapatan sebagian besar masyarakat …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: