#
Ilustrasi kantor BPK RI. Dari lima anggota BPK 2019-2024 yang disahkan DPR RI dalam rapat paripurna, Kamis (26/9/2019), empat di antaranya anggota parpol. (Dok. Zonasultra).

Politisi di Kursi BPK RI Rentan dengan Konflik Kepentingan
Empat dari lima anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia anggota partai politik. Sisanya, Hendra Susanto orang lama di BPK

EmitenNews.com – Politisi di kursi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dari lima anggota BPK 2019-2024 yang disahkan DPR RI dalam rapat paripurna, Kamis (26/9/2019), empat di antaranya anggota parpol. Mereka, Pius Lustrilanang dari Partai Gerindra, Daniel L Tobing (PDIPP), Achsanul Qosasih (Demokrat), serta Harry Azhar Aziz (Golkar). Sisanya, Hendra Susanto orang lama di BPK.

Dengan komposisi seperti itu, ada kekhawatiran rentan dengan konflik kepentingan. Ujung-ujungnya, audit BPK yang dipimpin kalangan politisi itu bisa jadi semakin tak objektif. Padahal, kita tahu, BPK RI adalah lembaga yang menjadi mata masyarakat untuk mengawasi pengelolaan keuangan negara.

“BPK ini kewenangannya besar, dari Kementerian/Lembaga sampai instansi di daerah. Dengan kewenangan besar itu, kalau bertemunya dengan pimpinan yang sama dari satu partai di tempat yang harus diaudit, akan dipertanyakan integritasnya,” ujar Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA) Misbah Hasan, Jumat (27/9).

Bahayanya memang karena anggota BPK akan berhubungan dengan pejabat kementerian/lembaga (K/L), pemerintah daerah (pemda), Badan Usaha Milik Negara, hingga badan usaha milik daerah (BUMD) untuk melakukan audit. Menjadi masalah besar jika pimpinan K/L dan pemda berasal dari partai politik yang sama dengan anggota BPK, penyelewengan dikhawatirkan terjadi.

Tentu berbeda jika anggota BPK berasal dari kalangan profesional dan akademisi. Karena, mereka dinilai lebih independen, tidak memiliki kepentingan dengan golongan tertentu seperti layaknya politisi. Profesional dan akademisi ini tidak punya konflik kepentingan. Independensi mereka bisa dijaga, dan setidaknya lebih bisa dipercaya.

Kekhawatiran terbesar Misbah, penetapan anggota BPK oleh DPR ini akan membuat lembaga audit itu makin sulit memperbaiki citranya di masyarakat. Kita tahu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru saja menetapkan anggota BPK Rizal Djalil sebagai tersangka perkara suap terkait proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

KPK mengumumkan dua tersangka baru kasus suap proyek pembangunan sistem air minum (SPAM) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Salah satunya anggota BPK Rizal Djalil. Lainnya, Leonardo Jusminarta Prasetyo, Komisaris PT Minarta Dutahutama.

Dalam kasus yang merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK, yang menjerat 8 tersangka, beberapa waktu lalu itu Rizal Djali diduga menerima uang suap SGD100 ribu. Uang itu diterima Rizal melalui pihak keluarga dalam pecahan SGD1.000 atau jumlah 100 lembar di parkiran sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan.

“KPK membuka penyidikan baru dengan 2 orang tersangka RIZ (Rizal Djalil) anggota BPK dan LJP (Leonardo Jusminarta Prasetyo) Komisaris PT MD (Minarta Dutahutama),” kata Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang dalam jumpa pers di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (25/9/2019).

Berdasarkan catatan Fitra, fakta itu menambah daftar panjang kasus korupsi oleh anggota dan auditor BPK. Sedikitnya, ada delapan kasus hukum yang melibatkan pihak dari BPK dalam rentang 2014-2017.

Contohnya, pelanggaran kode etik BPK oleh anggota BPK Ali Masykur Musa pada 2015, Efdinal Kepala BPK perwakilan DKI Jakarta pada 2015, dan Harry Azhar Azis saat menjadi Ketua dan anggota BPK pada 2016. Harry kini kembali terpilih menjadi Anggota BPK.

Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center (IBC) Roy Salam memandang keputusan DPR memilih anggota BPK 2019-2024 bakal mengancam kinerja lembaga itu ke depan. Kualitas dari proses audit diprediksi menurun. “Anggota BPK akan berhubungan dengan kepala daerah, yang banyak dititip oleh partai politik. Jadi, bagaimana tidak menambah kekhawatiran?” ***

 

Check Also

Masa Uji Coba Gratis Berakhir, Tarif LRT Jabodebek Dipatok Rp5 Ribu Mulai 1 Desember 2019
Para pengguna dapat menikmati fasilitas publik ini dengan menggunakan kartu elektronik berbayar dari 5 bank; Bank DKI, BCA, Mandiri, BNI, dan BRI

EmitenNews.com – Masa uji coba LRT Jakarta, rute Velodrome-Pegangsaan segera berakhir. Mulai 1 Desember 2019, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: