#
Ilustrasi: Realisasi penyaluran subsidi Kredit Perumahan Rakyat (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) per 17 September 2019, Rp5,57 triliun. (Dok. Alinea.id).

Realisasi Penyaluran KPR FLPP Sudah Mencapai Rp5,57 Triliun Per September 2019
KPR FLPP, dukungan fasilitas bantuan pembiayaan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

EmitenNews.com – Realisasi penyaluran subsidi Kredit Perumahan Rakyat (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) per 17 September 2019, mencapai Rp5,57 triliun. Berarti 78,5 persen dari dana FLPP Rp7,1 triliun yang disediakan pemerintah pada 2019. KPR FLPP, dukungan fasilitas bantuan pembiayaan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

“Itu untuk 57.949 unit rumah dari 68 ribu,” kata Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin.

Dari website resmi Kementerian PUPR, Jumat (27/9/2019), diketahui KPR FLPP adalah dukungan fasilitas bantuan pembiayaan perumahan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dana dari pemerintah tersebut pengelolaannya dilaksanakan Kementerian yang dipimpin Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Dengan fasilitas tersebut, masyarakat berpenghasilan rendah bisa membeli rumah dengan uang muka terjangkau, ditambah bunga tetap 5 persen selama masa kredit maksimal 20 tahun. Selain itu, mereka juga terbebas PPn dan premi asuransi.

Untuk mendapatkan rumah dengan fasilitas tersebut, masyarakat berpenghasilan rendah harus memenuhi beberapa syarat. Pertama, besar penghasilan maksimal Rp4 juta untuk rumah tapak dan Rp7 juta rumah susun. Kedua, belum memiliki rumah dan belum pernah menerima subsidi KPR FLPP.

Untuk mencegah penyimpangan penyaluran subsidi ini, pemerintah terus meningkatkan pengawasan kepatuhan penghunian rumah yang telah dibeli.

Tujuannya, menurut Syarif Burhanuddin, untuk memastikan penyaluran FLPP tepat sasaran yakni bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang membutuhkan rumah sebagai tempat tinggal, bukan untuk investasi.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengusulkan tambahan anggaran rumah subsidi melalui skema FLPP sebesar Rp1,5 triliun. Jadi, alokasi dana FLPP tahun ini Rp8,6 triliun.

Kementerian PUPR awalnya mengusulkan anggaran rumah subsidi Rp8,6 triliun. Namun, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2019 dalam APBN 2019 hanya menganggarkan Rp7,1 triliun untuk 68 ribu unit rumah hingga akhir tahun. Alokasi anggaran itu, telah habis Agustus silam. Karena itulah Menteri Basuki mengusulkan kekurangannya. ***

Check Also

Kementerian PUPR Longgarkan Beberapa Persyaratan Kepemilikan Rumah Subsidi
Lewat Peraturan Menteri PUPR Nomor 13/PRT/M/2019 tentang BP2BT, uang muka kepemilikan rumah bersubsidi bagi MBR kini jadi 1 persen dari 5 persen

EmitenNews.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melonggarkan persyaratan Program Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: