#
Calon Supadiyanto menggugat keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara ke PTUN Jakarta, karena menganggap ada yang janggal dalam proses seleksi komisioner KPI 2019-2022. (Dok. Edunews.id).

Seleksi Calon Anggota KPI tak Mulus, Menkominfo Digugat ke PTUN Jakarta
Melalui gugatan hukumnya, Supadiyanto berharap Menkominfo tidak sewenang-wenang dalam proses seleksi KPI Pusat 2019-2022

EmitenNews.com – Seleksi calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) tak berjalan mulus. Calon Supadiyanto menggugat keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara ke PTUN Jakarta. Ia menganggap ada yang janggal dalam proses seleksi komisioner KPI 2019-2022 itu. DPR sudah mengesahkan 9 komisioner dari 34 nama yang diputuskan Kominfo.

“Melalui gugatan hukum tersebut, kami berharap Menkominfo RI tidak sewenang-wenang dan melanggar regulasi dalam proses seleksi KPI Pusat 2019-2022,” urai Supadiyanto kepada pers, Kamis (25/7/2019).

Yang digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) itu, Keputusan Menkominfo tentang penetapan 34 calon anggota KPI 2019-2022. Supadiyanto yang dinyatakan tidak masuk dalam 34 nama itu, yakin ada yang ganjil di balik proses seleksi. Supadiyanto mengatakan langkah hukumnya bertujuan menjaga marwah dan independensi KPI. Kini, DPR sudah mengesahkan 9 komisioner KPI periode 2019-2022 hasil seleksi dari 34 calon tersebut.

“Kami berharap, Presiden sebagai representasi pemegang pucuk kepemimpinan dalam struktural eksekutif arif dan bijaksana agar menunda penerbitan Keputusan Presiden RI tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota KPI Pusat 2019-2022 pada 27 Juli 2019,” ucap Supadiyanto.

Sementara itu, Ombudsman menemukan kejanggalan dalam proses seleksi oleh Panitia Seleksi Anggota KPI 2019-2022. Menurut Komisioner Ombudsman Adrianus Meliala, dari investigasi sedikitnya ada 4 temuan, yang mengindikasikan ada pelanggaran administrasi dalam proses seleksi.

Pertama, Pansel tidak memiliki petunjuk teknis ihwal bagaimana seleksi anggota KPI seharusnya dilakukan. Kedua, peserta seleksi tidak diberikan kesempatan mengklarifikasi masukan masyarakat. Peserta seleksi berhak membantah jika ada informasi yang tidak benar tentang mereka.

Ketiga, pansel tidak memiliki parameter jelas. Tidak diketahui pasti apa saja pertimbangan pansel untuk meloloskan dan menggugurkan peserta seleksi.

Keempat, terjadi kebocoran informasi tentang peserta seleksi yang lolos. Mulanya, beredar info 27 nama. Kemudian, muncul kembali daftar 34 nama yang lolos peserta seleksi. Ada beberapa nama dalam surat pertama yang tidak muncul dalam surat kedua. ***

 

Check Also

Presiden Sepakat Naikkan Tarif Cukai Rokok 23 Persen Tahun 2020
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati: Kenaikan tarif cukai membuat rata-rata harga jual eceran rokok diperkirakan meningkat 35 persen

EmitenNews.com – Hampir pasti para perokok bakal menikmati harga rokok lebih mahal. Presiden Joko Widodo …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *