#
Seorang direksi PT Pupuk Indonesia terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi, Rabu (27/3/2019). Petinggi BUMN itu diamankan bersama enam orang lainnya dari pihak swasta, dan driver. (Dok. Tribunnews).

Seorang Direksi PT Pupuk Indonesia Terjaring dalam OTT KPK
Ada sejumlah uang dalam pecahan rupiah dan dolar Amerika, serta sebuah mobil Alphard diamankan sebagai barang bukti

EmitenNews.com – Seorang direksi PT Pupuk Indonesia terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi. Petinggi BUMN itu diamankan bersama enam orang lainnya dari pihak swasta, dan driver. Selain uang dalam pecahan rupiah, dan USD, juga disita sebuah mobil Toyota Alphard.

Kepada pers, di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (28/3/2019) dini hari, Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah mengungkapkan, OTT berlangsung sejak Rabu (27/3/2019) sore pada beberapa titik di Jakarta. Ke-tujuh orang yang ditangkap tim penindakan Komisi Antirasuah itu, terdiri dari unsur swasta, seorang direksi BUMN dan pengemudi.

KPK menduga akan terjadi penyerahan sejumlah uang terkait distribusi pupuk. Transaksi itu melibatkan sejumlah pihak terkait distribusi pupuk yang menggunakan kapal. Ada kebutuhan distribusi pupuk dari BUMN yang memproduksi dan mengelola pupuk, menggunakan kapal pihak swasta.

“Ada uang yang diamankan sebagai barang bukti oleh tim, dalam pecahan rupiah dan dolar Amerika. Informasi lebih detail terkait jumlah dan pecahan-pecahannya disampaikan pada konferensi pers, Kamis, ” kata Febri Diansyah.

KPK menyayangkan dugaan obyek suap ini terkait dengan distribusi pupuk. Dikhawatirkan, dari transaksi haram itu, kepentingan yang lebih besar untuk distribusi pupuk kemudian terganggu. Rencananya, KPK akan menggelar konferensi pers hari ini, berkaitan dengan status para terperiksa.

Dengan kasus ini, menambah panjang daftar petinggi BUMN yang terjaring OTT KPK. Beberapa hari lalu, Direktur Teknologi dan Produksi PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (KRAS) terkena OTT KPK dengan dugaan pengadaan barang dan jasa. Jauh sebelum itu juga ada. Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno, Sabtu (23/3/2019) mengatakan, Kementerian BUMN tidak pernah dan tidak akan mentolelir kasus korupsi. ***

 

Check Also

BKN Buka Penerimaan CPNS Setelah Presiden-Wapres 2019-2024, Joko Widodo-Ma’ruf Amin Dilantik
Kuota calon Aparatur Sipil Negara untuk 2019 sebanyak 100 ribu orang, dan pendaftaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja 75 ribu orang

EmitenNews.com – Badan Kepegawaian Negara (BKN) akan membuka pendaftaran calon pegawai negeri sipil (CPNS) setelah …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *