#
Wakil pemerintah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menerima naskah Omnibus Law UU Cipta Kerja yang telah disahkan dalam rapat paripurna DPR RI, Senin (5/10/2020). Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin mengaku tidak sempat mengecek secara keseluruhan naskah UU itu, sebelum diserahkan kepada Presiden Joko Widodo, Rabu (14/10/2020). (Dok. nusantaratv).

Seperti Warga Kebanyakan, Pimpinan DPR Juga tidak Sempat Cek Seluruh Naskah UU Cipta Kerja
Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin menyebutkan, pimpinan DPR hanya mengecek secara acak naskah akhir UU Cipta Kerja sejumlah 812 halaman sebelum diserahkan ke Presiden

EmitenNews.com – Seperti warga kebanyakan, Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin juga tidak sempat mengecek secara keseluruhan naskah omnibus law Undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). UU sapu jagad itu sudah disahkan dalam rapat paripurna DPR RI, Senin (5/10/2020). Setelah itu diserahkan kepada Presiden Joko Widodo, Rabu (14/10/2020) untuk ditandatangani, agar segera diundangkan.

Dalam program Mata Najwa yang disiarkan langsung Trans 7, Rabu (14/10/2020) malam, Aziz Syamsuddin menyebutkan, dirinya dan pimpinan DPR lain hanya mengecek secara acak (random) poin-poin dalam naskah akhir UU Cipta Kerja yang berjumlah 812 halaman tersebut sebelum diserahkan ke Presiden. Politikus Partai Golkar itu mengatakan, secara detail tidak mungkin mengecek satu per satu.

“Karena saya tidak ikut dalam pembahasan, dalam panja, dalam timus (tim perumus), dan timsin (tim sinkronisasi),” demikian pengakuan Azis dalam program Mata Najwa yang disiarkan langsung Trans 7, Rabu (14/10) malam.

Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa, menanyai Azis mengenai perbedaan halaman draft omnibus law Cipta Kerja yang beredar di publik pascarapat paripurna, Senin sore, 5 Oktober 2020 itu. Najwa mengklarifikasi kembali apakah sebelum menandatangani UU tersebut, Azis sempat membandingkan atau mengecek secara keseluruhan UU tersebut.

“Kalau membandingkan kan bagian panja (panitia kerja), di baleg (badan legislasi), bagian dari Kesetjenan di bidang keahlian dan pengkajian. Kita hanya mengecek secara administrasi sesuai prosedur atau tidak,” ungkap Azis.

Jadi, saat membubuhkan parafnya pada UU tersebut sebelum diserahkan ke Presiden Jokowi. Aziz Syamsuddin mengaku, hanya berdasarkan kepercayaan terhadap pimpinan Baleg yang membahas UU Cipta Kerja dan Sekretariat Jenderal DPR. Ia memastikan harus percaya apa yang telah dikerjakan pihak Badan Legislasi DPR, baik tingkat rapat kerja, rapat panja , rapat tim perumus dan tim Sinkronisasi.

“Dan berikut kesetjenan yang telah berikan suatu hasil. Itu harus saya beri kesempatan untuk saya percaya,” tegasnya.

Ketika ditanya mengapa begitu yakin tidak ada perubahan dari naskah UU Cipta Kerja sampai menjadi versi 812 halaman itu, Aziz memastikan karena sudah percaya pada kerja anggota Baleg DPR. “Kan tadi saya sampaikan di awal, saya sudah mendengar dan menanyakan ke Baleg. ‘Anda yakin enggak ada berubah? Enggak ada pasal selundupan?’ [Dijawab] enggak ada ketua’.”

Seperti diketahui pascarapat paripurna DPR, Senin, 5 Oktober 2020 itu, sempat beredar draft UU Cipta Kerja berjumlah 905 halaman. Juga ada draft dengan jumlah halaman 1.028. Atas dua draf tersebut, Baleg DPR sempat menyebut naskah yang beredar ke publik itu bukan asli. Karena omnibus law Ciptaker masih melewati perbaikan teknis.

Ada lagi draft dengan jumlah halaman 1.052, 1.035, serta 812 halaman. Untuk ditandatangani, diberi nomor dan masuk lembaran negara untuk diperundangkan secara resmi adalah yang berjumlah 812 halaman. Rinciannya, 488 halaman naskah undang-undang, sisanya bagian penjelasan.

Sampai kemarin, demonstrasi penolakan terhadap UU yang digadang-gadang untuk memudahkan masuknya investasi itu, masih mendapat penolakan luas. Memang sejak dalam pembahasan, masuk Baleg, sampai disahkan dalam rapat paripurna DPR, omnibus law UU Ciptaker ini mendapatkan resistensi cukup luas di kalangan rakyat. Sejumlah aksi unjuk rasa berlangsung di sejumlah kota di Indonesia, termasuk Jakarta hingga saat ini. ***

 

Check Also

Ke Sulawesi Tenggara Kamis Ini, Presiden Resmikan Pabrik Gula PT Jhonlin Haji Isyam
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae: selama enam tahun kepemimpinan Jokowi, kurang lebih Rp30 triliun anggaran negara telah digelontorkan ke Sultra

EmitenNews.com – Ke Sulawesi Tenggara Presiden Joko Widodo hari ini meresmikan pabrik gula PT Jhonlin …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: