#
Pemerintah Kabupaten Banjar berusaha mempertahankan alih fungsi lahan pertanian. (Dok. Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Banjar).

Sikap Jelas Pemkab Banjar Pertahankan Daerahnya Sebagai Wilayah Penyangga Pangan
Ditetapkan wilayah lumbung beras atau Kindai Limpuar yang diproyeksikan di atas lahan seluas 21.651 hektare yang tersebar pada 11 kecamatan

EmitenNews.com – Pemerintah Kabupaten Banjar sangat jelas bersikap untuk tetap mempertahankan daerahnya sebagai wilayah penyangga pangan. Ada pengetatan secara khusus jika lahan pertanian akan diakomodir seiring pertumbuhan penduduk untuk dibangun perumahan. Kementerian Pertanian mendorong pemerintah daerah mengeluarkan regulasi perlindungan lahan.

Sekretaris Daerah Banjar, H Nasrun Syah, dalam acara Konsultasi Publik Konsultasi Publik Rencana Revisi Perda RTRW Kabupaten Banjar, Selasa (9/4/2019), memastikan ada pengetatan khusus dalam melakukan alih fungsi lahan pertanian untuk kebutuhan pembangunan, misalnya untuk perumahan. Pada pola-pola RTRW nantinya dibagi berdasarkan beberapa analisa pembangunan, membagi pola sektor budidaya, sektor kawasan lindung.

Nasrun memastikan, Kabupaten Banjar sangat jelas bersikap untuk tetap mempertahankan sebagai wilayah penyangga pangan. Melalui revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) inilah, kata dia, upaya mempertahankan lahan abadi bisa dilakukan. Melalui konsultasi publik didiskusikan juga pertumbuhan penduduk yang memerlukan bangunan, perlu penataan lagi.

Pada Konsultasi Publik Rencana Revisi Perda RTRW Kabupaten Banjar, di Aula Bakarat Pemerintah Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, itu hadir sejumlah tokoh. Antara lain, Ketua DPD REI Kalimantan Selatan, Royzani Sjachril, Kepala BPN Kabupaten Banjar, Amran Simatupang, tim PUPR Provinsi Kalsel, serta para camat di Kabupaten Banjar.

Semua itu bagian dari semangat Pemkab Banjar yang berkomitmen mempertahankan wilayahnya sebagai lumbung beras atau Kindai Limpuar. Upaya itu dilakukan dengan menetapkan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banjar.

Kepala Dinas PUPR Banjar, M Hilman mengatakan, penetapan kawasan yang diproyeksikan itu seluas 21.651 hektare yang tersebar pada 11 Kecamatan. Yakni Kecamatan Gambut, Kertakhanyar, Sungaitabuk, Martapurabarat, Beruntungbaru, Tatahmakmur, Martapurakota, Aluhaluh, Kecamatan Karangintan, Astambul dan Martapuratimur.

Konsultasi Publik digelar sebelum revisi Perda RTRW Kabupaten Banjar itu, disahkan menjadi Perda RTRW, dengan mengundang pihak terkait. Pada konsultasi publik terkait penetapan kawasan untuk pertanian pangan berkelanjutan itu, terdapat lahan pertanian berkelanjutan dan cadangan pangan berkelanjutan.

Semua itu, untuk menjaga ketahanan pangan daerah sampai nasional. Karena itu, perlu ditetapkan lahan-lahan tersebut pada revisi RTRW Kabupaten Banjar yang masih dalam proses dilegalisasi. Salah satu persyaratan dari kementerian ATR harus ditetapkan kawasan untuk pertanian pangan berkelanjutan.

Hilman mengatakan, pihaknya mengundang para pemangku kebijakan terkait untuk menjaga ketahanan pangan dengan cara mulai menghitung analisa pola ruang pemanfaatan ke depannya. “Terlebih nantinya Banjar akan mendapatkan bantuan infrastruktur dasar terkait irigasi kawasan lahan pertanian berkelanjutan agar daerah atau kawasan yang melewati irigasi ditetapkan sebagai kawasan lahan pertanian berkelanjutan.”

Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Banjar, M Fachry menambahkan, selama ini alih fungsi lahan sulit dikendalikan sebagai dampak perkembangan pembangunan dan peradaban, seiring jumlah penduduk semakin bertambah. Salah satu upaya, mengintensifkan dan peningkatan index pertanaman dari satu kali tanam menjadi dua kali tanam dalam setahun, untuk meningkatkan produktivitas dan produksi.

Perkembangan wilayah, dan pertumbuhan penduduk saat ini, membuat penyusutan lahan akibat alih fungsi tak bisa terhindarkan, karena perkembangan industri maupun pertumbuhan populasi manusia. Di sisi lain pemenuhan pangan harus tetap dilakukan di lahan pertanian.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan Sarwo Edhy, mengungkapkan, pihaknya mendorong pemerintah daerah mengeluarkan regulasi Perlindungan Lahan Pertanian. Menurut dia, pemerintah pusat juga tengah berupaya melindungi lahan pertanian yang masih ada dengan menyiapkan rencana insentif bagi petani yang mempertahankan sawahnya.

“Luas lahan baku sawah setiap tahun tercatat menyusut seluas 120 ribu hektare. Meskipun kami sudah melakukan upaya cetak sawah di lahan baru, tak bisa serta merta menjawab kebutuhan lahan yang selama ini terus menyusut,” kata Sarwo.

Kementerian Pertanian mengapresiasi Kabupaten Banjar yang akan mengeluarkan peraturan alih fungsi lahan. Salah satu jalan memenuhi kebutuhan pangan itu dengan dilakukan intensifikasi untuk meningkatkan produktivitas dan indeks pertanaman.

Sarwo berharap berbagai upaya perlindungan untuk mempertahankan lahan juga dilakukan oleh daerah yang peduli dengan isu alih fungsi lahan, terutama dengan membuat peraturan daerah (perda) setingkat bupati. “Pemerintah daerah harus punya komitmen yang sama untuk bisa mempertahankan daerah yang tingkat kesuburannya tinggi.”  ***

 

Check Also

Ketua Umum Apindo Khawatirkan Menurunnya Daya Beli Masyarakat
Hariyadi Sukamdani: Kalau impor turun secara keseluruhan apalagi impor bahan bakunya, berarti memang ada perlambatan pertumbuhan ekonomi

EmitenNews.com – Daya beli masyarakat menurun. Itu yang dilihat Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *