#
Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat Peluncurkan Gerakan Nasional Wakaf Uang di Istana Megara, Senin, 25 Januari 2021 (Foto: BPMI Setpres/Rusman)

Soal Wakaf Uang, Wapres : Untuk Pembangunan Ada Sendiri

EmitenNews.com – Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin menegaskan, pemerintah meluncurkan Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) untuk memfasilitasi umat agar wakaf yang selama ini identik dengan penyediaan sarana keumatan dan peribadatan seperti masjid, madrasah, dan makam (3M), menjadi lebih bernilai sosial dan ekonomi ketika dikelola secara lebih profesional.

“Bukan untuk Pemerintah. Pemerintah sudah ada mekanisme (pembiayaan) sendiri dalam melakukan pembangunan. Ada dana melalui Surat Utang Negara (SUN), atau Surat Berharga Negara (SBN), ada juga yang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), yang sukuk disebutnya itu. Itu sangat besar,” jelasnya.

Kamis (11/02/2021) kemarin Sekretariat Wapres sampai menggelar
Webinar Literasi Wakaf Uang: Menjernihkan Sengkarut Bincang Publik melalui konferensi video untuk menanggapi pro dan kontra di masyarakat soal GNWU yang dicanangkan Presiden Joko Widodo pada 25 Januari 2021 lalu. Webinar yang diketuai Staf Khusus dan orang dekat Wapres, Masduki Baidlowi, dibuka langsung Ma’ruf Amin di Kediaman Resmi Wapres, Jl. Diponegoro No. 2, Jakarta Pusat, Kamis (11/02/2021).

Wapres menjelaskan apa yang dilakukan pemerintah sebenarnya untuk membantu mengembangkan potensi dana umat yang sangat besar untuk kepentingan umat sendiri.

“Sebenarnya bagi kita umat Islam, wakaf ini kan merupakan suatu bagian dari syariat Islam, yang merupakan sesuatu yang dianjurkan dan memiliki peran penting di dalam rangka pemberdayaan masyarakat (umat), dalam rangka takwiyatul ummah, penguatan umat,” paparnya.

Ketua MUI nonaktif ini mengatakan, wakaf uang di Indonesia potensinya besar tapi realisasinya sangat kecil. Bahkan literasi tentang wakaf itu sangat minim, di bawah zakat. “Padahal potensinya besar, karena wakaf sifatnya abadi dan kalau dikumpulkan itu bisa menjadi bola salju yang makin lama makin besar,” jelasnya.

Jadi menurut dia pemerintah hanya ingin membantu umat agar uang wakaf menjadi dana abadi umat yang nilai pokoknya tidak pernah berkurang.

“Pemerintah ini hanya ingin mengarahkan. Pokoknya jangan sampai habis. Wakaf itu harus abadi. Nanti hasilnya dibagikan sesuai dengan apa permintaan si wakif (pemberi wakaf). Jadi si wakif itu sudah menyebutkan, nanti hasilnya untuk apa,” terangnya.

Adapun pengelolaannya, lanjut Wapres, tetap dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang menjadi koordinator para nadzir (pengelola wakaf).

“Supaya bisa dikembangkan, dikelola dengan baik, maka nanti kita arahkan supaya yang mengelola itu ada manajer yang mengerti investasi. Bukan disembarangkan investasinya, kemudian bukannya berkembang malah habis uangnya. Padahal wakaf itu tidak boleh habis,” terangnya.

Oleh sebab itu, kata Wapres, pemerintah ingin agar para nadzir juga profesional sehingga dapat mengelola uang wakaf dengan baik, seperti menginvestasikan di tempat yang aman dan hasilnya dikembalikan kepada masyarakat.

“Ini saya kira yang harus dipahami, jadi pemerintah tidak akan mengambil, dan tidak untuk pemerintah. Tapi pemerintah memfasilitasi untuk kepentingan umat, dananya dana umat dan supaya ini nanti benar-benar dana ini terjaga dan diinvestasikan ke tempat aman dan menghasilkan,” ujarnya.

Terkait mengapa harus diinvestasikan, Wapres menjelaskan bahwa hal ini adalah strategi agar pokok dana wakaf tidak hilang.

“Yang kita khawatirkan kalau langsung dibayai ke pengusaha-pengusaha kecil (misalnya), bukan lagi pengusahanya yang numbuh, tapi dana wakafnya (bisa) habis. Oleh karena itu, kita wajib menjaga bagaimana supaya dana wakaf terus berkembang, hasilnya digunakan untuk menguatkan yaitu UMKM-UMKM yang syariah, supaya dia bisa tumbuh dengan baik, tetapi juga dana wakafnya ini tidak hilang,” paparnya.

Untuk mewujudkan hal ini, menurut Wapres, pemerintah akan melakukan perbaikan struktural termasuk di dalam BWI.

“Nanti ada pengawasnya, kemudian ada manajer investasinya, semua untuk umat dan transparan. Dan itu nanti harus terbuka, (sehingga) semua bisa tahu apa yang terjadi,” pungkasnya.

Sebelumnya Masduki selaku Ketua Panitia Webinar melaporkan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari literasi wakaf uang sebagai upaya mencerahkan pemahaman publik mengenai wakaf uang.

“Di media sosial banyak tulisan yang sengaja menyalahpahamkan tentang wakaf uang ini. Jadi misalnya pemerintah dipersepsikan akan mengambil dana umat lewat wakaf uang,” ungkap Masduki.

Untuk itu, menuru Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi MUI ini perlu ada pembahasan secara khusus terkait masalah wakaf uang sehingga tercipta narasi positif di masyarakat. Sebab, menurutnya wakaf uang ke depan akan menjadi potensi besar bagi masyarakat Indonesia karena pada tahun 2025 diperkirakan akan ada 184 juta penduduk muslim dewasa yang 57,5 persennya adalah kelas menengah atas.(zan)

Check Also

Pemerintah Realisasikan Kartu Prakerja April 2020, Penuhi Janji Kampanye Jokowi-Ma’ruf
Tahap awal kartu yang disebut-sebut untuk pengangguran itu, dibagikan di wilayah Jabodetabek dan Jawa Barat. Karena tergolong banyak pengangguran. Selanjutnya ke Jawa

EmitenNews.com – Salah satu janji kampanye Joko Widodo-Ma’ruf Amin dalam Pilpres 2019, segera dipenuhi. Pemerintah …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: