#
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) anggap temuan Ombudsman RI (ORI) soal adanya 397 komisaris di perusahaan negara terindikasi rangkap jabatan, bukanlah isu baru. Sudah terjadi pada masa sebelumnya. (Dok. Kementerian BUMN).

Staf Khusus Menteri Erick Thohir Anggap Komisaris BUMN Rangkap Jabatan Isu Lama
“Isu mengenai rangkap jabatan ini kan merupakan pengulangan, artinya 5 tahun lalu pun pernah disampaikan, juga oleh Ombudsman. Jadi bukan isu baru,” ujar Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga

EmitenNews.com – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) anggap temuan Ombudsman RI (ORI) soal adanya 397 komisaris di perusahaan negara terindikasi rangkap jabatan, bukanlah isu baru. Sudah terjadi pada masa sebelumnya. Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, isu rangkap jabatan di BUMN tidak hanya terjadi di era Menteri Erick Thohir.

“Isu mengenai rangkap jabatan ini kan merupakan pengulangan, artinya 5 tahun lalu pun pernah disampaikan, juga oleh Ombudsman. Jadi bukan isu baru,” ujar Arya Sinulingga dalam keterangannya, Senin (29/6/2020).

Arya menjelaskan, BUMN merupakan perusahaan milik pemerintah. Atas dasar itu, dia menilai wajar jika ada utusan pemerintah ditempatkan di perusahaan tersebut. “Maka wajar diambilnya dari kementerian-kementerian teknis yang memang paham masalah teknis di perusahaan tersebut ataupun dari lembaga lainnya yang punya kaitan indsutri tersebut ataupun kebutuhan untuk masalah hukum,” kata dia.

Arya Sinulingga menjelaskan, jabatan komisaris di BUMN bukan jabatan struktural. Dengan begitu, orang yang ditempatkan di posisi tersebut tak perlu ke kantor setiap hari, seperti pegawai lainnya. “Yang namanya komisaris tersebut bukan jabatan struktural atau fungsional. Mereka bukan day to day bekerja di situ, dia kan fungsinya pengawasan.”

Yang disoal Ombudsman RI bukan semata rangkap jabatannya. Tetapi, juga rangkap penghasilan. Anggota Ombudsman RI Alamsyah Saragih dalam konferensi pers virtual, Minggu (29/6/2020), mempertanyakan, misalnya mengapa Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Keuangan yang mempunyai pendapatan tinggi masih saja rangkap jabatan dan penghasilan?.

Ombudsman RI mengungkap fakta 42 komisaris di BUMN yang terindikasi rangkap jabatan berasal dari Kementerian yang dipimpin Menteri Sri Mulyani Indrawati itu. Temuan tersebut berdasarkan data dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tahun 2019.

“Kementerian Keuangan punya remunerasi tertinggi di Indonesia, tapi banyak juga pejabatnya, ada 42 orang, yang rangkap jabatan dan rangkap penghasilan,” ujar anggota Ombudsman RI Alamsyah Saragih.

Alamsyah Saragih mengatakan, Ombudsman jadi meragukan remunerasi tinggi ini penting atau tidak untuk ASN kalau begini caranya. “Tidak ada keinginan untuk mengalah memilih single salary, tapi tetap rangkap penghasilan.”

Dalam jumpa pers itu, Ombudsman mencatat ada 397 komisaris di BUMN di tahun 2019 yang terindikasi rangkap jabatan. Terdapat pula 167 komisaris di anak perusahaan BUMN yang diketahui rangkap jabatan. Dari angka tersebut 254 di antaranya dari kementerian. Dari lembaga nonkementerian 112 orang dan dari kalangan akademisi 31 orang. ***

 

Check Also

Pemerintah Lebih Pilih Berikan Stimulus Lain untuk Pulihkan Industri Otomotif
“Saat ini kami tidak mempertimbangkan untuk memberikan tarif pajak mobil baru 0 persen seperti disampaikan industri dan Kementerian Perindustrian,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani

EmitenNews.com – Pemerintah lebih memilih memberikan stimulus lain  untuk memulihkan industri otomotif dari pada membebaskan …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: