#
Ruang pelayanan masyarakat BPJS Kesehatan Plumpang Semper, Jakarta Utara. (Dok. Djangkaru Bumi).

Tenanglah, Pemerintah Tetap akan Mengatasi Defisit Keuangan BPJS Kesehatan
BPJS Kesehatan memang mengalami defisit tagihan akibat besarnya pengguna program Jaminan Kesehatan Nasional

EmitenNews – Tenang, sesulit apapun kesulitan yang dihadapi BPJS Kesehatan Negara akan turun tangan mengatasinya. Kalau lembaga penyelenggara jaminan sosial itu terus mengalami defisit, pemerintah tetap menyuntikkan dana. Kementerian Keuangan masih menunggu audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap keuangan BPJS Kesehatan.

Kepada pers, di Jakarta, Kamis (14/3/2019), Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo menegaskan komitmen pemerintah tetap akan menyuntikkan dana bila defisit keuangan BPJS Kesehatan tetap besar. Semangatnya, negara harus hadir. Jadi, jika per Maret BPJS defisitnya cukup besar, tetap akan diatasi.

“Defisit itu kan karena banyak klaim yang jatuh tempo, atau gagal bayar. Artinya sudah dilayani rumah sakit tapi belum dibayar BPJS, ya kami suntik, bayar, bisa saja 3 bulan itu kami bayarkan lagi,” tegasnya.

BPJS Kesehatan memang mengalami defisit tagihan akibat besarnya pengguna program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Untuk itu, pemerintah siap mengulurkan tangan. Pada 5 Desember 2018, pemerintah mengucurkan dana bantuan tahap kedua Rp5,2 triliun kepada BPJS Kesehatan. September 2018, dana bantuan tahap pertama Rp4,9 triliun juga sudah diberikan.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, gonjang-ganjing di tubuh BPJS Kesehatan masih di bisa dibenahi. Malah mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menganalogikan, persoalan di BPJS Kesehatan ibarat remaja yang mengalami masa-masa sulit akibat pubertas.

“Sama seperti kita manusia, masa pubertas selalu ada komplikasi, mukanya jerawatan dan segala macem. Sama saja,” ujar Menkeu Sri Mulyani pada acara CNBC Economy Outlook, Jakarta, Kamis (28/2/2019).

Sri Mulyani mengatakan, BPJS Kesehatan baru diluncurkan 2014. Dalam usia  baru sekitar 5 tahun itu, menurutnya, masih terlalu dini bagi BPJS Kesehatan untuk bisa berkembang. Ia berkeyakinan, banyak waktu yang bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki kinerja BPJS Kesehatan ke depan.

Menurut Sri Mulyani, BPJS Kesehatan terus menerus mengalami defisit anggaran lantaran bengkaknya tagihan peserta BPJS Kesehatan. Kondisi itu terjadi karena masih ada gap antara iuran dengan pengeluaran. Tidak berarti, kalau universal health coverage semuanya gratis. Karena yang gratis masyarakat miskin yang dicover pemerintah, yaitu 25 persen penduduk paling miskin.

“Sedangkan yang pekerja tetap maupun yang tidak tetap itu bayar iuran. Namun kultur membayar iuran, terutama untuk pekerja yang tidak tetap itu belum muncul di Indonesia,” sambung Sri Mulyani.

Apapun, pihak Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia ( YLKI) meminta kebijakan urun biaya untuk peserta JKN-KIS tak digunakan untuk menekan defisit keuangan BPJS Kesehatan. Kepada pers, di Jakarta, Jumat (25/1/2019), Ketua Harian YLKI Tulus Abadi menekankan, agar jangan sampai urun biaya menjadi kedok untuk menekan defisit di BPJS. “Urun biaya bukan untuk itu.”

Tulus mengakui urun biaya ini tak melanggar aturan. Karena masalah itu telah diatur dalam undang-undang sistem jaminan sosial nasional (SJSN) nomor 40 tahun 2004 pasal 22. Namun, menurut dia, jika urun biaya ditujukan untuk menekan defisit keuangan BPJS Kesehatan akan melanggar aturan.

Tulus melihat dalam kerangka pasal-pasal yang ada, urun biaya ini sepertinya ingin dijadikan instrumen untuk menekan defisit BPJS. “Kita tahu iurannya masih di bawah cost sebenarnya atau hal-hal lain ini enggak boleh. Justru melawan UU kalau urun biaya dijadikan untuk menekan defisit.”

Kementerian Kesehatan menerbitkan Peraturan Menkes Nomor 51 Tahun 2018 yang mengatur aturan main soal urun biaya dan selisih biaya untuk JKN-KIS. Aturan tersebut menyebutkan, ada tambahan biaya bagi peserta untuk rawat jalan dan rawat inap. ***

 

Check Also

Emil Salim Minta Presiden Perhitungkan Penggunaan Alternatif Anggaran Pemindahan Ibu Kota Negara
Presiden Joko Widodo memastikan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan tidak akan memberatkan Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara

EmitenNews.com – Ini saran penting atas rencana pemerintah memindahkan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *