#
Tiga tuntutan para orang tua murid yang tergabung dalam Forum Relawan PPDB Jakarta saat berdemonstrasi di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Jumat (3/7/2020). Mereka memprotes Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2020 berdasarkan usia. (Dok. Medcom.id).

Tiga Tuntutan Orang Tua Murid dalam Forum Relawan PPDB Jakarta kepada Presiden
Mereka berdemonstrasi di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Jumat, memprotes Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2020. KPAI mencatat 83 laporan dari berbagai daerah terkait PPDB 2020

EmitenNews.com – Tiga tuntutan para orang tua murid yang tergabung dalam Forum Relawan PPDB Jakarta saat berdemonstrasi di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Jumat (3/7/2020). Mereka memprotes Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2020 berdasarkan usia. Demo digelar agar Presiden Joko Widodo memberikan solusi terbaik untuk masa depan generasi muda Indonesia. KPAI mencatat 83 laporan dari berbagai daerah terkait penyelenggaraan PPDB 2020.

Kepada pers, Jumat (47/2020), Koordinator Lapangan aksi, Rudy mengungkapkan, pihaknya menyampaikan aspirasi dari orang tua murid yang berkeberatan dengan pemberlakuan seleksi PPDB berdasarkan usia di semua jalur seleksi terutama pada seleksi jalur zonasi.

“Kami menolak sistem PPDB yang menggunakan seleksi usia sebagai parameter utama pada semua jalur seleksi Zonasi, Afirmasi, Inklusi, Prestasi,” tuturnya.

Dalam aksinya Rudy kemudian menyampaikan ada 3 tuntutan para orang tua murid kepada Presiden Joko Widodo. Pertama, Batalkan pelaksanaan PPDB DKI Jakarta 2020, karena dinilai cacat hukum. Kedua, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) DKI Jakarta diulang dengan menggunakan parameter zonasi berdasarkan jarak dalam seleksi Penerimaan Perserta Didik Baru (PPDB).

Ketiga, pemerintah pusat dan daerah memberikan perhatian khusus dan solusi terbaik untuk anak didik yang tidak lulus seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) DKI Jakarta tahun 2020.

“Besar harapan kami kiranya bapak Presiden Jokowi mengabulkan tuntutan kami demi terciptanya keadilan dan setara,” katanya.

Relawan PPDB DKI Jakarta juga telah mendesak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim turun tangan menyelesaikan polemik PPDB SD/SMP/SMA di semua jalur (Zonasi, Afirmasi, Inklusi, Prestasi).

Mereka memprotes seleksi berdasarkan usia, seperti aturan Dinas Pendidikan DKI Jakarta melalui Surat Keputusan Kadisdik nomor 501/2020 tentang PPDB Tahun Ajaran 2020/2021. Para pendemo juga meminta Nadiem turut mengevaluasi PPDB DKI Jakarta 2020 yang dinilai diskriminatif, bertentangan dengan Permendikbud Nomor 44 tahun 2019.

Sementara itu Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat setidaknya ada 83 laporan dari berbagai daerah terkait penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru 2020. Aduan terbanyak berasal dari DKI Jakarta.

Komisioner KPAI Retno Listyarti menjabarkan, dari 83 aduan tersebut 49 pengaduan atau 65,33 persen berasal dari DKI Jakarta. Sisanya, 34,67 persen berasal dari Jawa Barat, yang meliputi Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Bogor, Kabupaten Bogor dan Kota Depok).

Selanjutnya, Jawa Timur meliputi Pasuruan, Sidoardjo, dan Pasuruan. Disusul Jawa Tengah, Kota Semarang dan Purwokerto. Kemudian DI Yogyakarta, yakni Bantul; Provinsi Banten; Provinsi Lampung dari Bandar Lampung, Provinsi Kalimantan Tengah di Palangkaraya dan Sumatera Utara, meliputi Padang Sidempuan, Kota Medan dan Binjai. ***

 

Check Also

Ketua Komisi X DPR Umumkan Penyelenggaraan UN 2020 Ditiadakan Karena Pandemi Virus Corona
Syaiful Huda mengatakan keputusan itu telah dibahas Komisi X DPR RI bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makariem lewat rapat dalam jaringan atau online

EmitenNews.com – Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mengumumkan penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) Tahun …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: