#
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil. (Dok. Tribunnews).

Tindak Lanjut dari UU Ciptaker, Pemerintah Rancang Pembentukan Bank Tanah
Bank Tanah akan menjadi organisasi powerful, terdiri atas tiga orang. Selain Menteri ATR, Pak Jokowi akan menunjuk seseorang sebagai komite, mungkin Menkeu, Mentan, atau Menteri PUPR

EmitenNews.com – Pemerintah sedang merancang pembentukan Bank Tanah sebagai tindak lanjut dari perintah Omnibus Law UU Cipta Kerja. Pelaksanaan pembentukan lembaga yang rencananya melibatkan tiga kementerian itu, akan diatur dalam peraturan pemerintah sebagai turunan dari UU yang disahkan dalam rapat paripurna DPR RI, Senin (5/10/2020) itu. Sebagai wujud pengejawantahan UU sapu jagad, Bank Tanah digadang-gadang sebagai lembaga powerful.

“Organisasi Bank Tanah akan menjadi organisasi yang powerful, terdiri atas tiga orang. Selain Menteri ATR, Pak Jokowi akan menunjuk seseorang sebagai komite, apakah mungkin Menteri Keuangan, Menteri Pertanian, atau PUPR,” ujar Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil dalam acara konferensi pers virtual, Jumat (16/10/2020).

Rencananya Bank Tanah akan dibentuk di bawah tiga kementerian sekaligus. Selain Kementerian ATR, nantinya akan ada dua kementerian lainnya yang bakal ditentukan oleh Presiden Joko Widodo sebagai penanggung jawab. Belum jelas dua kementerian apa saja. Bocoran dari Menteri Sofyan Djalil kemungkinan besar Kementerian Keuangan salah satunya, karena menyangkut aset negara.

Secara legal Bank Tanah akan mulai berdiri pada 2021. Sebagai pengelola, pemerintah bakal memberikan kesempatan kepada pihak profesional untuk menempati posisi eksekutif dalam manajemen Bank Tanah yang perekrutannya dilakukan secara terbuka.

Pemerintah juga akan menggandeng tujuh orang yang mengisi posisi Dewan Pengawas Bank Tanah. Tiga orang di antaranya mewakili pemerintah dan empat lainnya mewakili masyarakat atau pengawas independen. Sofyan mengajak pihak-pihak yang memiliki kompetensi, semisal aktivis agrarian, untuk menjadi dewan pengawas.

“Keberadaan dewan pengawas, penting agar kinerja lembaga tersebut tetap transparan dan sesuai marwah pembentukannya. Kita terbuka, eksekutifnya dari profesional yang mengelola,” kata mantan Menteri BUMN itu.

Bank Tanah, perantara alias intermediary yang mengelola tanah-tanah telantar atau yang habis masa hak guna usahanya (HGU) dan tidak diperpanjang. Sesuai fungsinya, pengelola bank tanah bakal mengalihkan manfaat tanah-tanah tak bertuan itu menjadi lahan untuk kepentingan masyarakat.

Tanah-tanah tidak produktif itu nantinya digunakan sebagai lahan perumahan rakyat di perkotaan yang diberikan kepada rakyat dengan harga murah, bahkan gratis. Bisa juga untuk pembangunan taman-taman kota atau untuk kepentingan reforma agraria sebagai lahan pertanian.

Masih harus dilihat seperti apa manfaat Bank Tanah ke depan. Paling tidak pemerintah perlu menjawab keraguan Guru besar Fakultas Hukum UGM Maria SW Sumardjono ini. Dalam webinar yang digelar PSLH UGM, Sabtu (10/10/2020), Marian mengemukakan, bank tanah yang dituangkan pemerintah dalam UU Cipta Kerja itu, tidak jelas peruntukannya. Dia malah curiga bank tanah sengaja dibuat untuk kepentingan pengusaha.

“Ini ada maksud-maksud tertentu. Bisa dibaca, antara lain lembaga yang tidak jelas itu adalah untuk membantu mempermudah perizinan usaha atau persetujuan,” ujar Maria Sumardjono.

Maria mengaku tidak sepakat dengan klaim Presiden Joko Widodo bahwa bank tanah adalah solusi penyelesaian masalah bagi masyarakat. Jokowi selama ini sering berkeluh kesah pemerintah kesulitan menyediakan tanah. Dalam penilaian Maria, kesulitan  itu terjadi akibat ketidakseriusan pemerintah.  Kesulitan juga bukan karena tidak ada lembaga khusus yang menghimpun serta mendistribusikan tanah.

Maria bercuriga bank tanah dalam UU Ciptaker dibuat untuk tujuan kegiatan bisnis, seperti pembangunan kawasan ekonomi hingga wisata. Apalagi, Maria mengungkapkan bank tanah sejatinya sudah ada. Melihat dari tugasnya untuk menyediakan hingga mendistribusikan tanah, sebenarnya itu sama dengan Lembaga Manajemen Aset Negara Kementerian Keuangan. “Kenapa harus dibuat baru? karena ini ada maksud tertentu.” ***

 

Check Also

Ini Memang Masih Mungkin, 10 Tahun Lagi PNS tidak ada Lagi
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana: penerapan kerja dari rumah sejak menyebarnya virus corona memang banyak mengubah cara kerja pegawai

EmitenNews.com – Ini memang masih mungkin. Penerapan work from home (WFH) selama masa pandemi Covid-19 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: