#
Mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. (Dok Suara).

Vaksin Nusantara, Kontroversi Berikutnya Seorang Dokter Terawan
Proses awal pengembangan vaksin corona ini dimulai Oktober 2020, kurang dari tiga bulan sebelum Terawan Agus Putranto dicopot sebagai menteri kesehatan

EmitenNews.com – Vaksin Nusantara adalah kontroversi berikutnya seorang Dokter Terawan Agus Putranto. Tanpa publikasi ramai, tiba-tiba saja vaksin yang diinisiasi mantan Menteri Kesehatan itu, mengemuka, dan langsung menuai pro-kontra para ahli. Vaksin yang risetnya dibiayai Balitbang Kemenkes itu, kini memasuki uji klinis tahap kedua di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dokter Kariadi Semarang. Vaksin Nusantara ditarget rampung dalam setahun.

“Uji klinis Fase II yang melibatkan 180 relawan akan berlangsung jika telah mendapatkan persetujuan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM),” kata salah satu peneliti, Dr Yetty Movieta Nency SPAK, di RSUP dr Kariadi Semarang, Rabu (17/2/2021).

Uji klinis fase I vaksin Nusantara dengan 27 relawan sudah terlewati. Yetty mengatakan proses awal pengembangan vaksin untuk menciptakan kekebalan terhadap pandemi covid-19 ini, sudah dimulai Oktober 2020. Itu berarti kurang dari tiga bulan sebelum sang pemrakarsa Dokter Terawan, dicopot dari kursi Menteri Kesehatan, 23 Desember 2020. Pada 23 Desember 2020 itu, hingga 6 Januari 2021 dilakukan penyuntikan pada subyek untuk uji klinis I. Ini selesai di akhir Januari 2021.

Hasilnya, dari 27 subyek, ada 20 keluhan ringan. Ada keluhan sustemik dan lokal. Hanya 20 keluhan. Ringan dan membaik tanpa obat. Seperti pada vaksin lain, efektivitasnya ada peningkatan antibodi pada minggu keempat.

Fase selanjutnya, juga masih soal keamanan Vaksin Nusantara tapi dengan subjek lebih banyak yaitu 180 orang. Kemudian fase III ada juga penentuan dosis dan dilakukan terhadap 1.600 orang. Relawan vaksin datang dari berbagai kalangan dengan rentang umur 18-59 tahun.

“Fase satu, safety. Kedua untuk menentukan keamanan dan efektivitas tapi belum detil. Ada kenaikan antibodi, tapi yang penting aman. Fase ketiga semuanya. Kemudian menentukan dosis yang tepat,” ujarnya.

Terkait keluhan subyek vaksinasi pada fase pertama, keluhan sistemik yang dirasakan 20 subyek yaitu: nyeri otot, nyeri sendi, lemas, mual, demam, menggigil. Sebanyak 8 orang di antaranya mengalami keluhan lokal berupa nyeri lokal, kemerahan, pembengkakan, penebalan, serta gatal pada titik suntik. Namun semuanya bisa sembuh tanpa obat.

“Kesimpulan keamanan fase I, tidak didapatkan kejadian serious adverse event pada seluruh subjek fase I. Pada pengamatan 4 minggu setelah vaksin semua subyek mengalami kenaikan titer AB yang bervariasi antarinvididu/grup perlakuan,” ujar Yetty pada paparannya.

Dua catatan

Sementara itu dalam rilisnya, Sabtu (20/2/2021), Ahli Epidemiolog dari Universitas Indonesia, Pandu Riono, meminta Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menghentikan vaksin Nusantara dengan alasan kepentingan kesehatan masyarakat Indonesia. Ia memberikan dua catatan terkait hal ini. Pertama, teknologi sel dendritik yang digunakan pada vaksin Nusantara merupakan terapi bersifat personal, yang biasanya digunakan pada pasien kanker.

Kedua, dalam pembuatannya, vaksin Nusantara membutuhkan berbagai peralatan canggih, ruang steril, dan inkubator CO2. Belum lagi adanya risiko vaksin terkontaminasi dengan mikroba penyebab infeksi, karena dibuat secara personal yang bisa saja pembuatannya tidak memenuhi terstandar.

“Jadi, sebenarnya sel dendritik untuk terapi bersifat individual. Dikembangkan untuk terapi kanker, sehingga tidak layak untuk vaksinasi massal,” katanya.

Karena itu, Pandu Riono tegas meminta pembuatan vaksin Nusantara segera dihentikan. Terlebih, pembuatan vaksin ini menggunakan anggaran pemerintah. “Itu kan menggunakan anggaran pemerintah (Kemenkes) atas kuasa pak Terawan sewaktu menjabat Menkes.”

Ahli biomolekuler dan vaksinolog, Ines Atmosukarto, mengatakan data hasil uji klinis fase 1 vaksin Nusantara hingga kini belum di-publish ke data uji klinis global, sehingga data keamanannya belum terjamin. “Seharusnya tercatat semua di situ. Terakhir saya cek belum ada update hasil uji klinisnya. Apakah vaksin tersebut aman, datanya belum aman.”

Meski begitu, pihak pengembang vaksin Nusantara, seperti kata salah satu peneliti, Yetty Movieta Nency, Rabu (17/2/2021), pihaknya telah mengirimkan hasil uji klinis fase I ke Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk dievaluasi. Kepala BPOM Penny Kusumastuti Lukito juga mengaku telah menerimanya, dan kini dalam tahap eveluasi.

“Kami baru menerima hasil uji klinik Fase I. Jadi, masih dievaluasi oleh timnya direktur registrasi dari BPOM dengan tim ahli untuk kelayakan apakah bisa segera kita keluarkan protokol untuk uji Fase II,” kata Penny.

Seperti dikutip dari CNNIndonesia, Juru bicara Vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan, penggunaan vaksin Nusantara perlu rekomendasi dari Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional (ITAGI). “Untuk penggunaan di Indonesia nanti dievaluasi dulu dan harus berdasarkan rekomendasi ITAGI.”

Sejauh ini belum terdengar suara Terawan Agus Putranto. Padahal, hari-hari ini, setidaknya ada dua soal yang membutuhkan penjelasannya. Selain soal vaksin Nusantara, juga kabar pensiunan Letjen TNI AD itu, jadi salah satu dari 31 nama calon Dubes yang tertera dalam surat Presiden Joko Widodo ke DPR. Komisi I DPR sedang mengagendakan fit and proper test calon Dubes RI itu.

Kembali ke soal vaksin Nusantara sebagai kontroversi berikutnya dari seorang Dokter Terawan, menjadi menemukan pembenarannya. Selama ini eks Kepala RSPAD Gatot Soebroto Jakarta itu, memang kontroversial. Pengangkatannya sebagai Menteri Kesehatan pada Kabinet Indonesia Maju 2019-2024, sukses menyedot polemik ramai.

Pasalnya, Dokter Terawan masuk kabinet yang dipimpin Presiden Joko Widodo itu, saat berstatus kena saksi Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK), badan otonom Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Dia dipersoalkan karena praktik komersial metode intra-arterial heparin flushing (IAHF) alias ‘cuci otak’ untuk penderita stroke. Dokter ahli radiologi itu pun kondang sebagai dokter penyembuh stroke.

Polemik boleh saja ramai, tetapi pengangkatan anggota kabinet adalah hak prerogatif seorang Presiden. Alhasil, Terawan Agus Putranto akhirnya ikut dilantik, dan menjadi Menteri Kesehatan, Oktober 2019. Tetapi, 23 Desember 2020, Presiden Jokowi mengangkat Budi Gunadi Sadikin menjadi Menteri Kesehatan menggantikan Terawan. ***

Check Also

Rangsang Peneliti Covid-19, Kalbe Farma (KLBF) Siapkan Rp 1,5 Miliar

EmitenNews.com – PT Kalbe Farma Tbk (Kalbe) dan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: