#
Menteri BUMN Rini Soemarno (kiri) dan Presiden Joko Widodo. (Dok. Tribunnews).

Waduh, DPR Minta Presiden Jokowi Pecat Menteri BUMN Rini Soemarno
Menteri BUMN Rini Soemarno dituding telah melanggar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

EmitenNews.com – Waduh, DPR RI minta Presiden Joko Widodo pecat  Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno. Itu salah satu poin dalam rekomendasi panitia khusus (pansus) angket tahap kedua tentang Pelindo II dalam Rapat Paripurna DPR, Kamis (25/7/2019). Menteri Rini dituding melanggar UU tentang keuangan negara.

“Laporan diterima, sudah aklamasi dan diketok, diterima semua fraksi,” tegas Wakil Ketua DPR Utut Adianto usai rapat paripurna, Kamis (25/7/2019).

Sementara itu, Rieke Diah Pitaloka, Ketua Pansus Angket tentang Pelindo II menyatakan DPR tetap menginginkan Presiden Jokowi menggunakan hak prerogatif kepada Rini. Permintaan ini sebenarnya telah diajukan dalam laporan Pansus tahap pertama pada 2015.

Rieke menegaskan, Pansus tetap pada sikap politik yang sama, yaitu merekomendasikan kepada Presiden untuk mengambil sikap kepada Menteri BUMN. Pansus, kata anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR itu, mendukung Presiden untuk berani menggunakan hak prerogatifnya sebagai Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara terhadap Menteri BUMN.

Harap diketahui, dalam laporan Pansus Angket Tahap Kedua memang tidak secara spesifik ditulis permintaan agar Menteri Rini dipecat. Namun, Rieke menyatakan, sikap politiknya tak berubah dari posisi 2015. Rekomendasi ketika itu, ada permintaan kepada Jokowi untuk memberhentikan Menteri Rini.

Sikap politik itu mengemuka, karena Menteri BUMN Rini Soemarno dituding melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Khususnya Pasal 6 ayat (2a) dan Pasal 24 ayat (2), serta UU No 19 Tahun 2003 tentang BUMN Pasal 14 ayat (1).

Rieke menyebutkan, Panitia Angket tentang Pelindo II menemukan fakta, Menteri BUMN dengan sengaja melakukan pembiaran terhadap tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Beberapa tindakan Pelindo II pada 2015 telah merugikan negara.

Misalnya, kontrak Jakarta International Container Terminal (JICT) antara Pelindo II dan Hutchison Port Holding (HPH) yang dinilai menguntungkan pihak asing. Karena itu, Rieke meminta JICT kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi dengan pengelolaan yang berkiblat pada konstitusi negara, yaitu UUD 1945.

Masih kata Rieke, Pansus Angket juga mencium persoalan tenaga kerja di Pelindo II dan JICT. Sebagian tenaga kerja yang menolak perpanjangan kontrak pengelolaan JICT telah dimutasi sepihak oleh perusahaan. Karena itu, Pansus sangat merekomendasikan dihentikannya pelanggaran terhadap UU Serikat Pekerja dan UU Ketenagakerjaan dengan memperkerjakan kembali karyawan yang dimutasi sepihak.

“Pansus Angket Pelindo II meminta Jokowi agar tak membuka investasi asing dalam jangka panjang sekaligus. Pasalnya, hal itu akan merugikan Indonesia secara materiil,” tambah Rieke Diah Pitaloka. ***

 

Check Also

Masa Uji Coba Gratis Berakhir, Tarif LRT Jabodebek Dipatok Rp5 Ribu Mulai 1 Desember 2019
Para pengguna dapat menikmati fasilitas publik ini dengan menggunakan kartu elektronik berbayar dari 5 bank; Bank DKI, BCA, Mandiri, BNI, dan BRI

EmitenNews.com – Masa uji coba LRT Jakarta, rute Velodrome-Pegangsaan segera berakhir. Mulai 1 Desember 2019, …

One comment

  1. Buy Valtrex Generic propecia resulta Amoxicillin 500 Mg Used For discount on line fedex shipping isotretinoin 10mg medication direct

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: