#
Ilustrasi Presiden Joko Widodo berboncengan sepeda motor dengan Ibu Negara Iriana bertemu warga Papua. (Dok. Warta Ekonomi).

Waduh, Dugaan Penyelewengan Dana Otsus di Bumi Cenderawasih Sampai Rp1,8 Triliun

EmitenNews.com – Waduh, terjadi penyelewenangan dana otonomi khusus (Otsus) di Bumi Cenderawasih. Jumlah uang yang diduga dikorupsi itu, tidak tanggung-tanggung, mencapai Rp1,8 triliun. Dari hasil pendataan Baintelkam Polri, sejauh ini pemerintah sudah menyalurkan sebanyak Rp93 triliun untuk Papua sejak 2009, dan Rp33 triliun di Papua Barat mulai 2002.

Indikasi penyelewengan keuangan negara itu disampaikan oleh Karo Analis Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Polri Brigjen Achmad Kartiko dalam Rapim Polri 2021. Ia mengungkapkan, dugaan penyimpangan penggunaan anggaran tersebut telah ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

“Temuan BPK bahwa terjadi pemborosan, ketidakefektifan penggunaan anggaran. Mark up dalam pengadaan tenaga kerja, tenaga listrik dan tenaga surya. Kemudian pembayaran fiktif dalam pembangunan PLTA sekitar Rp9,67 miliar. Ditemukan penyelewengan dana lebih dari Rp1,8 triliun,” kata Brigjen Achmad Kartiko di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (17/2/2021).

Kartiko Achmad menuturkan dana Otsus Papua sejatinya digunakan bagi upaya penyelesaian konflik di Tanah Papua, selain untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di sana. Sejauh ini pemerintah telah menyalurkan Rp93 triliun untuk Papua sejak 2002, dan Papua Barat Rp33,94 triliun mulai 2009.

Karena penyelewengan itu, terdapat penolakan dari beberapa kelompok sipil. Baintelkam Polri menerima informasi sedikitnya 45 organisasi massa menolak perpanjangan Otsus Papua. Atas dasar itu, pemerintah telah mengirimkan surat ke DPR meminta adanya perubahan sejumlah pasal terkait penggunaan anggaran Otsus Papua. Tujuannya, mencegah penyelewengan dana.

“Yang menyuarakan kontra Otsus Papua tidak diperpanjang terdiri atas 45 organisasi penggerak agenda mogok sipil nasional. Mereka membentuk kelompok petisi rakyat Papua untuk menolak Otsus Papua yang akan berakhir akhir tahun ini,” tutur Brigjen Kartiko Achmad.

DPR telah menyetujui keanggotaan Panitia Khusus (Pansus) Revisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dalam Rapat Paripurna DPR, Rabu (10/2/2021). Melalui rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR antara pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi pada 19 Januari 2021, diputuskan pembentukan Pantia Khusus RUU Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Salah satu pihak yang menolak perpanjangan Otonomi Khusus (Otsus) Papua adalah mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai. Ia menyebut, kebijakan itu sudah tak relevan lagi dengan era modern di Bumi Cenderawasih. Ia menilai status Otsus Papua dan pembentukan daerah otonomi baru (DOB) di Papua serta kebijakan turunan lainnya bukan lagi aturan yang perlu dilaksanakan pemerintah ke depan.

“Kebijakan seperti itu sudah tidak relevan pada era modern di Papua. Kami merekomendasikan kepada Bapak Presiden Joko Widodo untuk membekukan pelaksanaan UU Otsus Papua Nomor 21 tahun 2001 pada tahun 2021,” kata Natalius Pigai dalam keterangan tertulis, Senin (15/2/2021). ***

Check Also

Beredar Daftar Nama Calon Dubes, Ketua Kadin Rosan Perkasa Dikabarkan untuk Amerika Serikat
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan, pihaknya sudah menerima surat Presiden tentang 31 nama calon Dubes. Kalangan Dewan siapkan fit and proper test

EmitenNews.com – Nama Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Perkasa Roeslani masuk daftar calon Dubes LBBP …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: