#
Wakil Presiden Jusuf Kalla. (Dok. Dakta.com).

Wapres JK Nyatakan Indonesia tidak Punya Pilihan Lain Kecuali Selamatkan Laut Kita
Laut berpotensi sebagai sumber kesejahteraan. Dunia harus berkolaborasi untuk mewujudkan laut sehat, produktif, demi kesejahteraan bersama

EmitenNews.com – Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan Indonesia tidak punya pilihan lain kecuali menyelamatkan laut kita. Laut menghadapi berbagai tantangan, seperti IUU Fishing dan dampak perubahan iklim. Padahal, laut berpotensi sebagai sumber kesejahteraan. Dunia harus berkolaborasi untuk mewujudkan laut sehat, produktif, demi kesejahteraan bersama.

“Bagi Indonesia, kita tidak punya pilihan lain kecuali menyelamatkan laut kita bersama,” kata Wapres Jusuf Kalla dalam keterangan resmi, yang dikutip Senin (30/9/2019), saat mengikuti rangkaian Sidang Umum PBB ke-74, di Markas Besar PBB, New York, di Amerika Serikat.

Wapres Jusuf Kalla didampingi Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti delegasi RI menghadiri High Level Panel for a Sustainable Ocean Economy (HLP), rangkaian Sidang Umum PBB ke-74 di Markas Besar PBB, New York, di Amerika Serikat.

Pemerinth Indonesia mendorong agar seluruh negara berkoalisi, baik di tingkat regional maupun global, untuk mewujudkan laut yang lebih sehat dan produktif demi kesejahteraan bersama. Untuk itu, Wapres JK berharap, koalisi antarnegara yang terbentuk dapat melakukan kebijakan konkret untuk mewujudkan ekonomi kelautan yang berkelanjutan.

“Kita harus menjaga keseimbangan antara mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan melindungi daya dukung ekosistem laut agar sumber daya kelautan dapat berkelanjutan bagi kita semua dan generasi mendatang,” ujarnya.

Di hadapan 14 negara peserta, Jusuf Kalla menyampaikan tiga prioritas yang menjadi sorotan Indonesia untuk mengelola laut secara berkelanjutan. Indonesia, kata JK, telah mengurangi 20 persen sampah plastik pada 2019, dari target keseluruhan 75 persen pada tahun 2025.

Kedua, Indonesia mendorong agar pengelolaan ikan yang berkelanjutan diperkuat. Komitmen untuk memberantas IUU Fishing dan kejahatan perikanan terorganisir transnasional (TOC) harus dipertegas. Kolaborasi lintas batas yang kuat antara negara-negara ASEAN dan Pasifik adalah sebuah keharusan.

Ketiga, harus mengarusutamakan laut dalam negosiasi perubahan iklim, termasuk dalam Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim PBB (UNFCCC). Indonesia menekankan pentingnya pengelolaan berkelanjutan terhadap mangrove dan lahan gambut.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, sejak 2015, Wapres Jusuf Kalla mewakili Presiden Joko Widodo dalam kegiatan Sidang Umum PBB 2019, karena kesibukannya di dalam negeri. ***

Check Also

Kebutuhan Anggaran Untuk Membangun Sarana Perkeretaapian di Ibu Kota Baru Rp209 Triliun
Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Djoko Sasono: Dana sebesar itu untuk membangun stasiun, KA subway, KRL, jalur kereta api dan pengadaan kereta listrik

EmitenNews.com – Kebutuhan anggaran untuk pembangunan sarana transportasi di ibu kota baru lumayan besar. Untuk …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: