EmitenNews.com - Insiden meledak dan tenggelamnya kapal tugboat Musaffah 2 di Selat Hormuz pada Jumat (6/3/2026), menyebabkan tiga dari empat Anak Buah Kapal (ABK) berkewarganegaraan Indonesia dilaporkan hilang. Keempat WNI tersebut tercatat sebagai awak kapal Musaffah 2 yang berbendera Uni Emirat Arab (UEA).

Dalam keterangannya seperti dikutip Minggu (8/3/2026), Pelaksana Tugas Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI Heni Hamidah mengatakan keempat WNI tersebut terperangkap insiden di Selat Hormuz, di antara perairan Persatuan Emirat Arab (PEA) dan Oman pada Jumat (6/3/2026) pukul 02.00 dini hari waktu setempat.

Berdasarkan keterangan saksi mata, kapal Musaffah 2 terlebih dahulu mengalami ledakan yang memicu kebakaran sebelum akhirnya tenggelam.

Otoritas di Uni Emirat Arab dan Oman masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti ledakan tersebut.

Pemerintah Indonesia terus menjalin koordinasi dengan aparat berwenang di kedua negara tersebut serta dengan perusahaan pemilik kapal, Safeen Prestige. Kementerian Luar Negeri juga meminta agar penyelidikan terhadap ledakan kapal di Selat Hormuz dilakukan secara menyeluruh.

Dari informasi yang diterima, diketahui Musaffah 2 berawak total 7 personil berkewarganegaraan Indonesia, India, dan Filipina. Dari situ 4 awak selamat, sedangkan 3 awak lainnya masih dalam proses pencarian.

"Khusus kondisi 4 awak WNI, 1 WNI selamat sedang mendapat perawatan luka bakar di Rumah Sakit di Kota Khasab, Oman. Sedangkan 3 WNI lainnya masih terus diupayakan pencarian oleh otoritas setempat," lanjutnya.

Selain keempat WNI yang bekerja di kapal tersebut, Heni juga menyebut ada satu WNI lain yang berada di lokasi kejadian, namun berada di kapal berbeda dan dalam kondisi selamat.

Kementerian Luar Negeri telah meminta agar penyelidikan terhadap ledakan kapal di Selat Hormuz itu dilakukan secara menyeluruh.

Memperhatikan situasi keamanan di kawasan Timur Tengah, Kementerian Luar Negeri kembali mengimbau seluruh WNI di Timur Tengah termasuk awak WNI yang bekerja di kapal laut, untuk senantiasa meningkatkan kewaspadaan. Mereka diminta memantau perkembangan situasi melalui sumber informasi resmi, dan menjaga komunikasi dengan Perwakilan RI terdekat.