EmitenNews.com - Agar sektor perkeretaapian lebih efektif dan efisien, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mendorong pemanfaatan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Penggunaan BBM subsidi oleh KAI terbagi dalam beberapa layanan. Mulai dari kereta penumpang, kereta peti kemas, kereta parsel, kereta semen, hingga kereta klinker.

Dalam keterangannya yang dikutip Minggu (24/8/2025), Kepala BPH Migas Erika Retnowati mengungkapkan, sesuai tugas dan fungsinya, BPH Migas memiliki amanat untuk melakukan pengaturan serta pengawasan atas penyediaan dan pendistribusian BBM subsidi maupun BBM kompensasi.

"Ini penting mengingat peran vital transportasi kereta api dalam menunjang kegiatan ekonomi masyarakat," kata Kepala BPH Migas Erika Retnowati dalam rapat koordinasi BPH Migas bersama PT Kereta Api Indonesia (KAI) terkait penyaluran BBM subsidi tepat sasaran dan tepat volume tahun 2025 di Garut, Jawa Barat, Kamis (21/8/2025).

Dalam acara itu hadir sejumlah anggota Komite BPH Migas yakni Abdul Halim, Eman Salman Arief, Harya Adityawarman, Iwan Prasetya Adhi, Saleh Abdurrahman, dan Wahyudi Anas, serta Direktur BBM BPH Migas Sentot Harijady BTP.

Dari PT KAI hadir juga Direktur Bisnis dan Pengembangan Usaha Rafli Yandra dan Direktur Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Atih Nurhayati.

Salah satu yang dibahas adalah menetapkan kuota BBM subsidi untuk konsumen pengguna, termasuk sektor perkeretaapian sebagai transportasi khusus.

Erika Retnowati menyebutkan BPH Migas mengevaluasi pemanfaatan BBM subsidi tersebut sehingga tepat sasaran dan tepat volume. 

“Saat ini sudah mendekati triwulan keempat, jadi kami bersama-sama menghitung kebutuhannya. Juga mengevaluasi penyaluran BBM subsidi oleh KAI selama 2024 hingga pertengahan 2025," katanya.

Dari hasil evaluasi, KAI dinilai sudah memanfaatkan BBM subsidi dengan baik. Namun, perlu ada konsolidasi data yang lebih kuat antara BPH Migas dan KAI untuk memastikan jumlah BBM subsidi yang dibutuhkan sesuai kondisi riil di lapangan.

Untuk diketahui, penggunaan BBM subsidi oleh KAI terbagi dalam beberapa layanan, mulai dari kereta penumpang, kereta peti kemas, kereta parsel, kereta semen, hingga kereta klinker.

Rakor membahas, ragam kebutuhan tersebut harus disesuaikan dengan kuota yang ditetapkan setiap tahunnya. Selain itu, juga soal perlunya perencanaan tambahan kebutuhan BBM subsidi oleh KAI.

Hal ini sejalan dengan program pemerintah yang akan mengalihkan sebagian angkutan logistik darat yang melebihi batas muatan ke moda transportasi kereta api.

Perencanaan yang baik dan langkah efisiensi dalam pemanfaatan BBM subsidi akan memberikan nilai tambah bagi perusahaan.

Sementara itu, Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin mengungkapkan, pihaknya berkomitmen menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ia menekankan pentingnya menjaga standar operasional agar layanan kereta tetap prima, aman, serta terjangkau melalui skema public service obligation (PSO).

"KAI mengucapkan apresiasi yang sangat besar sekali karena tanpa adanya dukungan BPH Migas untuk menyalurkan BBM subsidi kepada kami, tidak mungkin KAI dapat melaksanakan tugas-tugas dengan baik," ujar Bobby Rasyidin.

KAI terus berupaya menggunakan BBM subsidi secara efisien. Salah satunya dengan penerapan Sistem Grafik Perjalanan Kereta Api (Gapeka).

KAI berharap BPH Migas dapat turut melakukan monitoring terhadap program ini agar penyaluran BBM subsidi semakin efisien, terukur dan tepat sasaran.