EmitenNews.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa Kementerian Keuangan telah menerima sejumlah arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan penerimaan pajak, terutama dalam menangani kebocoran, penggelapan, hingga penghindaran pajak.


Terdapat beberapa area yang menjadi fokus utama dari arahan Presiden Prabowo tersebut. Utamanya untuk mengintegrasikan pajak, bea cukai, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) menjadi kekuatan bersama.


“Wajib pajak akan dapat memiliki data yang konsisten dan akan menciptakan layanan yang jauh lebih baik sehingga tidak akan ada pengulangan data serta biaya kepatuhan,” kata Menkeu dalam acara Mandiri Investment Forum 2025 di Jakarta pada Selasa (11/2).


Terkait belanja yang berkualitas, saat ini kementerian dan lembaga sedang melakukan efisiensi dan efektivitas anggaran. Menkeu menyebut Presiden Prabowo sudah berulang kali memberikan arahan agar belanja lebih baik, efisien, bersih, dan terarah, terutama dalam melayani kebutuhan rakyat.


Di sisi lain, Menkeu juga mendorong pembiayaan yang inovatif untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, baik dalam bentuk kemitraan publik-swasta atau memanfaatkan badan usaha milik negara (BUMN) dengan cara yang jauh lebih baik.


“Anda semua tahu betul bahwa Presiden Prabowo memiliki cita-cita pertumbuhan ekonomi 8 persen. Dan untuk mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi itu, tidak bisa hanya menggunakan beberapa instrumen. Yang terpenting adalah meningkatkan produktivitas," jelas Menkeu.


Maka, Indonesia dengan aspirasi menjadi negara ekonomi terbesar keempat di dunia dan juga komitmen terhadap perubahan iklim serta melanjutkan usaha kita dalam pengentasan kemiskinan, Menkeu akan menggunakan semua kebijakan dan instrumen agar Kemenkeu mampu terus mendukung pertumbuhan dengan kualitas yang lebih baik, pemerataan, dan terutama dalam mencapai berbagai prioritas dan tujuan nasional.(*)