Bank Mandiri Pimpin Sindikasi Biayai Smelter Nikel Bersama BJBR dan Bank Sulselbar

Proyek fasilitas pemurnian bijih nikel ini menjadi tonggak sejarah dukungan penuh Pemerintah dan keterlibatan perbankan nasional pertama kali dalam memberikan pembiayaan smelter untuk perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Arifin mengatakan, pembangunan fasilitas hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah mineral merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba).

"Pemerintah maupun UU Minerba mengharuskan untuk mengolah sumber daya alam mineral kita untuk menjadi produk-produk turunan yang mempunyai nilai tambah. Selama ini memang kita kehilangan kesempatan memperoleh nilai tambah karena banyak hal, terkait dengan teknologi dan pendanaan yang tersedia. Sehingga menyebabkan selama ini kita selalu menjual material mineral sumber daya alam kita dalam bentuk mentahan," ujar Arifin.

Menurutnya, proses hilirisasi mineral telah menunjukkan satu perubahan dan memberikan nilai yang nyata. Contohnya, beberapa tahun yang lalu, pemasukan dari hasil minerba hanya jutaan dolar.

"Dan tahun lalu kita bisa tembus di atas 20 juta dolar dari hasil pengolahan ini. Ini tentu bukan akhir, namun adalah permulaan di mana kita memulai era baru, bagaimana kita bisa mengolah bahan-bahan baku kita untuk memberikan nilai tambah," imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, potensi nikel di Indonesia adalah 23 persen dari potensi nikel dunia. Hal tersebut memberikan peluang yang besar bagi industri nikel yang merupakan bahan material konstruksi.

"Karena nikel juga dipakai untuk material konstruksi. Industri baja adalah industri kunci untuk bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, karena baja inilah yang mendukung proyek-proyek infrastruktur dan infrastruktur yang mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi," tutur Arifin.

Kementerian ESDM, tambah Arifin, memiliki visi untuk mendorong dan mempercepat proses hilirisasi. Penyelesaian sejumlah proyek hilirisasi tengah didorong agar dapat selesai pada waktu yang ditentukan, meski saat ini masih diberikan relaksasi. Arifin pun mengapresiasi Bank Mandiri dan anggota Sindikasi Bank Nasional yang telah mendukung visi Kementerian ESDM ini.

"Inisiatif yang timbul dari Kementerian ESDM adalah bagaimana caranya mendorong proyek-proyek smelter agar segera diselesaikan. Masih ada 12 smelter lagi yang harus kita dorong. Dengan penandatanganan yang kita saksikan hari ini, kita melihat bahwa dengan kebersamaan kita, dengan keterbukaan kita, kita bisa gendong (selesaikan). Saya ucapkan terima kasih kepada direksi Bank Mandiri, yang sudah mendorong proses hilirisasi," tandas Menteri ESDM.

Arifin juga menegaskan agar PLN sebagai penyedia listrik sebesar 300 Megawatt (MW) untuk tahap pertama dan 700 MW lainnya untuk selanjutnya, dapat memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya, tanpa 'kedip'. Selain itu, Arifin juga meminta Wijaya Karya dan PP dapat melaksanakan porsi pekerjaan sebaik mungkin, sehingga proyek ini bisa selesai tepat waktu.

"Ketepatan waktu ini sangat penting, karena ini juga mempunyai pengaruh yang banyak terhadap pembiayaan dan juga terhadap pemasaran," tambahnya.

Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi menyebutkan bahwa nilai pembiayaan secara sindikasi yang diperjanjikan adalah sebesar USD277.690.000, berupa fasilitas term loan untuk mendukung pembangunan dan operasional pabrik smelter feronikel RKEF line 1 di Desa Lapaopao, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara.

"Pembangunan line smelter feronikel dengan kapasitas 23 ribu ton pertahun ini diharapkan akan memberikan multiplier effect dari sisi pembangunan infrastruktur, pembangunan ekonomi dan investasi, maupun membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat di kolaka dan sulawesi tenggara, serta menjadi milestone tersendiri bagi PT CNI sebagai produsen produsen nikel lokal yang pertama di Indonesia," pungkas Darmawan.(fj)