EmitenNews.com - Masih ada waktu bagi aparat perpajakan, Kementerian Keuangan untuk memenuhi target. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP) mendata sisa target penerimaan pajak yang masih perlu dihimpun pada dua bulan terakhir 2026 berkisar Rp500 triliun. Berbagai program kebijakan dijalankan untuk mewujudkan target itu.

"Kira-kira kita masih membutuhkan sekitar Rp500 triliun di November dan Desember 2026," kata Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto kepada pers, di Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/11/2026).

DJP sudah menyiapkan berbagai program kebijakan untuk mewujudkan target pencapaian penerimaan pajak. Di antaranya pengenaan pajak bagi pedagang di platform lokapasar atau pajak marketplace, penerapan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN). Lainnya, penghapusan sanksi administratif, serta kebijakan pajak minimum global (global minimum tax).

Secara paralel, DJP juga memperkuat aktor serta sistem pemungutan pajak. Pada sisi aktor, DJP menerapkan strategi fungsionalisasi pada lini bisnis otoritas pajak guna memastikan pejabat yang bertanggung jawab mampu bekerja secara profesional, mempunyai indeks kinerja individu yang lebih terukur, serta bisa membuktikan hasil.

Di luar itu, pegawai pajak juga disiapkan untuk memastikan pemungutan pajak berjalan lebih baik, profesional, berintegritas, transparan dan akuntabel.

Pada bagian lain keterangannya, Bimo Wijayanto memastikan kinerja penerimaan pajak tetap aman dan tidak terdampak gejolak politik mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari posisi Wakil Presiden.

DJP fokus menghimpun dan mengelola pajak untuk mengejar target pendanaan pembangunan. Selain itu, DJP juga terus memperbaiki tata kelola agar wajib pajak bisa memenuhi kewajiban perpajakan dengan sukarela sehingga perekonomian nasional bisa berjalan dengan baik.

"Kami tetap saja melakukan upaya-upaya terbaik, melayani masyarakat, memastikan kepatuhan sukarela bisa meningkat, dan juga memastikan ekonomi tetap bisa berjalan dengan baik," tutur Dirjen Pajak Bimo Wijayanto. ***