Pertama, sungguh kedua bank pemerintah itu adalah bank raksasa yang memiliki minimal 30 divisi di kantor pusat. Divisi membawahi kantor wilayah di segenap kota propinsi besar di Indonesia. 

Masing-masing kantor wilayah membawahi puluhan kantor cabang. BRI memiliki 7.422 kantor cabang per Juni 2025 dengan sekitar 119.000 pegawai. BNI memiliki 1.778 kantor cabang dengan sekitar 26.900 pegawai. Jumlah kantor cabang cenderung turun sejalan dengan pertumbuhan layanan digital dan penggunaan mobile banking dan super app BRImo dan Wondr by BNI.

Bank pemerintah bagai gajah yang gagah perkasa tetapi jalannya lamban. Mengapa? Lantaran, struktur organisasi yang begitu besar sehingga koordinasi pun menjadi kurang lancar. Ujungnya, bank pemerintah kurang gesit dalam mengejar bisnis dan target operasional perbankan. 

Kedua, birokrasi pun menjadi tantangan berat. Di tengah penebalan ketidakpastian ekonomi global justru membutuhkan kegesitan tinggi agar tak ketinggalan kereta. Bank pemerintah memiliki banyak “boss” seperti OJK, BI, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). 

Kini ditambah lagi “boss” baru Danantara yang memegang komando seluruh BUMN beserta anak dan cucu mereka. Inilah tantangan serius bagi Danantara untuk mampu mengantarkan bank BUMN menjadi star yang bersinar terang minimal di kawasan Asia Tenggara. 

Menurut Global Finance, Bank Mandiri paling bersinar dari delapan bank terbesar yang bersinar pada 2025 di Asia Tenggara. Posisi itu diikuti UOB Malaysia (Malaysia), uab bank (Myanmar) dan Banco de Oro (BDO Unibank, Inc., Filipina).

Lalu Development Bank of Singapore Limited (DBS, Singapura), Commercial of Ceylon (Sri Langka), Bangkok Bank (Tailan) dan Techcombank (Vietnam Technological and Commercial Joint Stock Bank). Kita boleh bersyukur. Tetapi Danantara ditantang untuk membimbing BRI, BNI dan BTN sehingga bisa masuk peringkat Global Finance.

Ketiga, selain itu, penurunan margin bunga bersih (net interest margin/NIM) menjadi kendala dalam menghimpun laba tinggi. NIM BRI menipis dari 6,75% per Desember 2024 menjadi 6,54% per Desember 2025. Selama ini NIM BRI paling subur. 

Mengapa NIM BRI turun? Hal ini terkait dengan lemahnya pertumbuhan kredit UMKM sebagai bisnis inti BRI. Data BI menunjukkan penyaluran kredit ke UMKM melambat 0,3% (yoy) menjadi Rp1.501,5 triliun per Desember 2025.

Berdasarkan pada skala usahanya, kredit mikro dan kredit menengah kontraksi (pertumbuhan negatif) masing-masing minus 4,68% dan 2,02%. Usaha kecil tumbuh 6,8%.

Ternyata, BNI pun menghadapi NIM yang menipis dari 4,24% menjadi 3,80%. Padahal NIM adalah komponen paling besar dalam membentuk laba tinggi. 

Keempat, penurunan laba bank pemerintah akan memengaruhi pembagian dividen kepada investor pasar saham. Terdapat dua jenis dividen: dividen yang disetor bank pemerintah ke Danantara (sebelumnya ke Kemenkeu). Besaran dividen itu ditentukan Danantara dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi. 

Berikutnya dividen yang dibagikan kepada investor (pemegang saham). Besaran dividen ini ditentukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi.

Kelima, kini ada trend bank papan atas suka membentuk cadangan kredit macet (NPL coverage ratio) jauh lebih tinggi di atas 100%. Tengoklah, cadangan Bank Mandiri 253%, BNI 205,5% dan BRI sekitar 188% serta BTN 123,9%. Angka itu menunjukkan cadangan di empat bank pemerintah tersebut sangat memadai.

Adalah benar bahwa semakin tinggi cadangan, akan semakin menggerus modal. Untungnya, ketika cadangan itu tidak dimanfaatkan, cadangan itu bisa berubah menjadi pendapatan lain-lain sehingga bisa menambah laba tahun berjalan. 

Apakah kiat itu menyalahi aturan? Tidak. Namun, bank papan bawah harus berpikir dua kali untuk menirunya. Mengapa? Lantaran modal cekak. Itulah sebabnya bank papan atas tetap mampu menggapai laba tinggi di tengah tsunami pasar keuangan saat ini.

Keenam, selain NPL, bank patut memperhatikan loan at risk (LaR). LaR adalah kredit kolektibilitas 2 (kredit dalam perhatian khusus) dan kredit restrukturisasi yang masih lancar serta NPL.