EmitenNews.com - Beras dari program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) tetap disalurkan meski bantuan pangan lewat bansos dihentikan sementara hingga akhir Pemilu 2024. Program tersebut harus tetap dijalankan guna memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, serta memastikan ketersediaan stok beras di pasaran.

 

“Saya sudah sampaikan ke Dirut Bulog untuk menghentikan sementara bantuan pangan beras kepada masyarakat 8-14 Februari 2024, tetapi kegiatan lain untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan masih tetap dijalankan, karena beras ini kebutuhannya dalam 1 bulan ada 2,6 juta ton yang diperlukan masyarakat Indonesia," kata Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dalam keterangannya, di Jakarta, Kamis (8/2/2024).

 

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi memastikan, baik program beras SPHP maupun bantuan pangan yang disalurkan oleh pihaknya sama sekali tidak memiliki kepentingan politik di Pilpres 2024. Menurutnya, penyaluran tersebut ditujukan untuk menjadi bantalan ekonomi bagi masyarakat kelas menengah ke bawah.

 

"Tidak mungkin kami melakukan itu, kita harus jaga sama-sama. SPHP itu target penyaluran di tahun ini 1,2 juta ton, dan dalam kemasannya memuat logo Bapanas dan Perum Bulog, sehingga masyarakat secara luas juga bisa saling mengawasi, bahwa beras ini adalah beras pemerintah,” ujarnya.

 

Bapanas menyampaikan bantuan beras SPHP terbukti turut membantu perekonomian nasional untuk tetap menjaga inflasi di level rendah yakni hanya 2,57 persen, serta membantu masyarakat menengah ke bawah untuk tetap bisa membeli beras. Harga beras SPHP di zona 1 yakni Rp10.900 per kilogram, zona 2 Rp11.500 per kilogram, serta zona 3 Rp11.800 per kilogram

 

Rabu (7/2/2024), Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan penyaluran bantuan pangan beras dihentikan sementara pada 8-14 Februari 2024 untuk menghormati berbagai tahapan Pemilu dan mendukung kelancaran pesta demokrasi tersebut.

 

Penghentian bantuan pangan jelang masa tenang dan pencoblosan suara Pemilu 2024 ini juga sekaligus menegaskan bahwa tidak ada politisasi bantuan pangan. Arief mengatakan, bantuan pangan pemerintah dihentikan sementara karena memang tidak ada politisasi bantuan pangan. Dihentikan sementara untuk menghormati Pemilu dan pemutakhiran data. ***