EmitenNews.com - Beban negara untuk mengimpor liquified petroleum gas (elpiji) cukup tinggi. Dalam laman resmi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), seperti dikutip Selasa (25/1/2022), Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan, nilainya mencapai Rp 80 triliun. Tidak cukup. Pemerintah juga masih harus mengeluarkan biaya subsidi untuk masyarakat yang mencapai Rp6 triliun-Rp7 triliun. Karena itu, ia minta hilirisasi batu bara dipercepat.


Presiden Jokowi mengatakan, kecanduan impor elpiji dapat dihentikan dengan beralih ke penggunaan dimetil eter (DME) yang bersumber dari batu bara.  "Apakah ini mau kita terus-teruskan? Impor terus? Yang untung negara lain. Yang terbuka lapangan pekerjaan juga di negara lain. Padahal, kita memiliki bahan bakunya. Kita memiliki raw material-nya, yaitu batu bara yang bisa diubah menjadi DME."


Menurut Presiden Jokowi, hilirisasi batu bara menjadi DME ini akan bermanfaat untuk mengurangi impor. Khusus untuk proyek DME yang dikembangkan oleh perusahaan patungan antara PT Bukit Asam Tbk (PTBA), PT Pertamina (Persero), dan Air Products.


"Kalau semua elpiji nanti disetop dan semuanya pindah ke DME, duit yang gede sekali Rp60 triliun-Rp70 triliun itu akan bisa dikurangi subsidinya dari APBN. Ini yang terus kita kejar," kata Jokowi.


Jokowi memastikan proyek ini dapat rampung sesuai rencana yaitu 30 bulan. Dengan begitu Indonesia bisa melepas dari ketergantungan impor LGP sesegera mungkin. Ia meminta agar target itu dijaga, jangan sampai molor.


"Saya minta ini dijaga, untuk memastikan bahwa ini selesai sesuai yang disampaikan oleh Air Products. Menteri Investasi bilang 30 bulan. Jadi, jangan ada mundur-mundur lagi," kata Presiden Jokowi.


Setelah proyek hilirisasi di Sumatera Selatan selesai, Jokowi mengharapkan kegiatan serupa dapat dilakukan di tempat lain. Ini penting karena proyek ini hanya bisa menyuplai Sumatera Selatan dan sekitarnya atau sekitar 6 juta KK. "Kita memiliki deposit batu bara yang yang jauh dari cukup kalau hanya untuk urusan DME ini, sangat kecil sekali."


Pemanfaatan DME sebagai bahan bakar energi memiliki keunggulan seperti mudah terurai di udara sehingga tidak merusak ozon dan nyala api yang dihasilkan lebih stabil. Selain itu, tidak menghasilkan polutan particulate matter (PM) dan nitrogen oksida (NOx); tidak mengandung sulfur, serta pembakaran lebih cepat dari elpiji.


Proyek hilirisasi batu bara menjadi DME telah ditetapkan sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional sesuai Perpres Nomor 109 Tahun 2020. Perjanjian proyek ini ditandatangani dengan kapasitas 1,4 juta ton di Tanjung Enim tanggal 10 Desember 2020. Sementara itu Cooperation Agreement (CA) tercatat tanggal 11 Februari 2021 dan Cooperation Agreement Amendment (CAA) dan Conditional Processing Service Agreement (Conditional PSA) tanggal 10 Mei 2021 di Los Angeles, USA.


"Ini sudah enam tahun lalu saya perintahkan. Meskipun dalam jangka panjang belum bisa dimulai, alhamdulillah hari ini bisa kita mulai groundbreaking proyek hilirisasi batu bara menjadi DME," ujar mantan Gubernur DKI Jakarta ini.


Berdasarkan laporan Menteri Investasi/Kepala BPKM Bahlil Lahadalia, proyek hilirisasi batu bara ini akan membuka lapangan pekerjaan sekitar 12.000-13.000 dari konstruksi yang dilakukan oleh Air Products and Chemicals. Lalu, sekitar 11.000-12.000 untuk yang dilakukan di hilir oleh Pertamina.


"Kalau ada lima investasi seperti yang ada di hadapan kita ini, 70.000 lapangan pekerjaan akan tercipta. Itu yang langsung, yang tidak langsung biasanya 2-3 kali lipat. Inilah kenapa saya ikuti terus, saya kejar terus," kata Bahlil Lahadalia. ***