EmitenNews.com - Pemerintah masih melakukan perhitungan terbaik untuk menyelesaikan masalah pembengkakan utang kereta cepat jakarta-bandung, atau Whoosh. Dalam Rapat Terbatas bersama Presiden, salah satu opsi yang dibahas, pemerintah meminta pelonggaran pembayaran utang jumbo itu. China bersedia membantu mengatasi krisis keuangan Whoosh yang menelan biaya hingga USD7,27 miliar atau Rp117,3 triliun.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam keterangannya yang dikutip Jumat (31/10/2025), memastikan permasalahan Whoosh sudah dibahas dalam salah satu Rapat Terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto.

Dalam rapat itu, Presiden meminta Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dan CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani, yang juga Menteri Investasi, menghitung lagi detailnya. Kemudian mematangkan opsi-opsi untuk meminta misalnya perpanjangan masa pinjaman. 

“Itu bagian dari skenario terbaik," kata Mensesneg Prasetyo Hadi, di Galeri Foto Jurnalistik ANTARA, Jakarta, Kamis (30/10/2025).

Satu hal, Prasetyo Hadi menegaskan bahwa penyediaan transportasi publik seperti Whoosh memang sudah menjadi kewajiban pemerintah. Termasuk jenis transportasi lain seperti kereta api, nonkereta api cepat, juga transportasi bus, kapal dan lainnya.

"Semua sedang kita coba perbaiki," tegasnya.

Bagusnya, pihak China juga sudah memberikan lampu hijau untuk membantu Indonesia mengatasi krisis keuangan Whoosh yang menelan biaya hingga USD7,27 miliar atau sekitar Rp117,3 triliun.

Lihat saja. Dalam konferensi pers di Beijing, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, menyampaikan bahwa negaranya siap berkolaborasi dengan Indonesia untuk menjaga keberlanjutan operasional Whoosh.

"China siap bekerja sama dengan Indonesia untuk memastikan pengoperasian kereta cepat Jakarta-Bandung berjalan optimal. Proyek ini diharapkan terus mendorong pembangunan ekonomi dan sosial Indonesia, serta memperkuat konektivitas kawasan," ujar Guo Jiakun, seperti dikutip media outlet Caliber.az, Minggu (26/10/2025).

COO Danantara Dony Oskaria mengatakan negosiasi ini harus dijalankan karena proses pembahasan restrukturisasi yang belum selesai penuh. Menurut Kepala BP BUMN ini, masih ada bahasan terkait pembayaran suku bunga hingga mata uang yang akan digunakan untuk pembayaran utangnya.