EmitenNews.com - Ada indikasi dugaan pungutan liar (pungli) terhadap jemaah haji, khususnya jemaah lanjut usia atau lansia dalam layanan safari wuquf. Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) RI, Dahnil Anzar Simanjuntak mengemukakan, dugaan itu menjadi temuan dalam inspeksi mendadak BP Haji ke hotel transit jemaah di kawasan Aziziyah, Mekkah. 

"Safari wukuf itu gratis. Kalau ada yang meminta bayaran, itu artinya bohong dan penipuan," ujar Dahnil Anzar Simanjuntak dalam keterangannya, Senin (9/6/2025).

Penting diketahui, safari wukuf merupakan layanan prioritas yang sudah diatur pemerintah untuk jemaah lansia, disabilitas, dan kelompok risiko tinggi (risti). 

Layanan ini mencakup safari wukuf dengan menggunakan bus dari Arafah, pemulangan ke hotel transit hingga badal lontar jumrah, dan tawaf ifadah. Semua proses ini tidak dipungut biaya sepeser pun.

Karena itu, Dahnil menyayangkan masih ada oknum-oknum tak bertanggung jawab yang tega memanfaatkan ketidaktahuan jemaah. Padahal, mereka telah berjuang keras untuk berhaji. Ada yang sampai menjual sawah, kendaraan, dan menunggu bertahun-tahun demi bisa berhaji.

"Kok tega-teganya memperdaya orang tua kita seperti ini," kata politikus Partai Gerindra itu.

Dahnil juga menyoroti persoalan mendasar dalam pelaksanaan haji, yaitu penetapan istitha'ah atau kemampuan jemaah dari segi kesehatan untuk menunaikan ibadah haji.

Dari data awal hotel transit di Aziziyah seharusnya menampung sekitar 2.000 jemaah lansia, disabilitas, dan risti. Namun kenyataannya, hanya sekitar 500 orang yang tertampung.

Dahnil mewanti-wanti agar tidak ada pihak yang memaksakan jemaah berangkat, jika secara medis tidak layak. Selain membahayakan keselamatan jemaah, kondisi ini membuka celah eksploitasi, baik secara pelayanan maupun finansial.

"Saya minta para pejabat di BP Haji betul-betul melihat kondisi riil jemaah di lapangan, bukan hanya di atas kertas. Komitmen kita ke depan adalah membereskan persoalan ini," tegasnya.

Politikus PAN ini anggap penyelenggaraan haji 2025 lebih buruk

Sementara itu, anggota Tim Pengawas Haji DPR RI dari Fraksi PAN Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio menyebutkan penyelenggaraan haji 2025 dinilai tidak lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Bahkan, pelayanan haji pada tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto itu, dianggap lebih buruk. 

Eko Patrio menyebutkan masih banyak persoalan yang harus diperbaiki dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025. Apalagi menurutnya, keluhan jemaah yang ramai beredar di media sosial menunjukkan buruknya penyelenggaraan dan pelayanan haji tahun ini oleh pemerintah.

"Banyak masalah yang terjadi. Mulai dari transportasi, makanan, tenda, sampai kurangnya petugas yang bisa mendampingi. Ini menjadi catatan serius bagi kami di Timwas DPR," ujar Eko di Arab Saudi kepada Inilah.com saat dihubungi di Jakarta, Senin (9/6/2025).

Eko menjelaskan, saat proses perpindahan dari Arafah ke Muzdalifah dan ke Mina, banyak jemaah yang tidak mendapat kendaraan. Akibatnya mereka terpaksa berjalan kaki jauh, bahkan sampai belasan kilometer.

"Ini tentu sangat berisiko, apalagi bagi jemaah lansia. Kami melihat tidak ada persiapan cadangan atau rencana darurat ketika kendaraan tidak tersedia," tegasnya.

Kedua, sistem pengelompokan jemaah sekarang tidak lagi berbasis kloter seperti sebelumnya, tapi dibagi dalam kelompok yang dikelola oleh mitra Arab Saudi, yang disebut syarikah. Masalahnya, menurut Eko, sistem ini belum siap yang mengakibatkan jemaah terpisah-pisah, suami dan istri bisa tidak satu lokasi, dan pembimbing bingung harus mendampingi siapa. Bahkan beberapa sopir yang membawa bus tidak tahu rute, karena mereka bukan warga lokal dan tidak mengenal medan.