EmitenNews.com - Jangan jadikan Jenderal Andika Perkasa yang terpilih menjadi calon tunggal Panglima TNI sebagai alat politik penguasa. Itu permintaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), yang dipimpin Presiden ke-5 Indonesia Megawati Soekarnoputri. Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah BPIP Romo Antonius Benny Susetyo mewanti-wanti, agar calon Panglima TNI yang telah disetujui DPR RI tersebut dapat menjaga marwah institusi TNI yang independen.


"Kepada Panglima TNI yang baru jangan sampai menjadi alat politik kekuasaan bahkan alat partai politik yang berpotensi mencederai institusi TNI yang mandiri dan independen." Demikian pesan Romo Benny dalam keterangan tertulis kepada pers, Minggu (7/11/2021).


Jenderal Andika diharapkan memiliki langkah-langkah visioner di masa kepemimpinannya yang cukup singkat guna menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.


Romo Benny meminta sinergitas dan solidaritas antara TNI dan Polri dapat terus dijaga, terlebih dalam situasi pandemi Covid-19 di Indonesia saat ini. Tidak hanya itu, sejumlah pekerjaan rumah lainnya seperti penguasaan teritorial, aksi terorisme, hingga konflik di Papua, juga masih menunggu untuk dibereskan.


"Maka harus ada komunikasi dua arah, saling memahami satu sama lain. Panglima harus memiliki kesadaran komunikasi yang baik," ujarnya.


Yang tidak kalah pentingnya, Benny juga mendorong agar Panglima TNI memiliki pemahaman geopolitik mendalam terutama dalam penggunaan teknologi digital. Hal tersebut diperlukan agar Indonesia dapat mempersiapkan diri terhadap ancaman perang digital atau proxy war yang dapat terjadi kapan saja.


Satu hal lagi, Benny meminta agar Panglima TNI mampu berdiplomasi kepada negara-negara adidaya agar Indonesia dapat memiliki peralatan atau teknologi yang canggih. Selain mempersenjatai diri, kata dia, bagaimana memiliki kemampuan mempersenjatai diri dengan teknologi tepat guna dan kemandirian pengadaan alat-alat perang mutakhir.


Seperti diketahui, Jenderal Andika Perkasa telah menjalani fit and proper test di depan Komisi I DPR RI, Sabtu (6/11/2021). Komisi pertahanan dan keamanan itu, seperti disebut Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid, kompak menyetujui KSAD itu, sebagai calon tunggal panglima TNI seperti diusulkan Presiden Joko Widodo. Rencananya, nama tamatan Akmil 1987 itu, akan dibawa dalam rapat paripurna DPR, Senin (8/11/2021), untuk mendapat persetujuan. ***