EmitenNews.com - Para mahasiswa memindahkan titik unjuk rasa ke depan gedung DPR RI dari rencana awal di depan Istana Presiden Jakarta. Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) bakal menggelar demo di depan gedung DPR/MPR RI, Senin (11/4/2022) siang ini, dengan membawa empat tuntutan. Sebelumnya, mereka menyatakan bakal menyuarakan enam tuntutan  dalam aksi menolak penundaan pemilu 2024, dan perpanjangan masa jabatan Presiden.


Dalam keterangannya yang dikutip Senin, Koordinator Media BEM SI, Luthfi Yufrizal mengatakan, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia akan menggelar aksi untuk yang kedua kalinya yang saat ini bertempat di Rumah Rakyat atau Gedung DPR RI. Tujuannya, menyampaikan aspirasi dan memberikan peringatan kepada wakil rakyat terkait berbagai permasalahan yang ada.


Dalam aksi di DPR RI, BEM SI akan mengusung tagar #RakyatBangkitMelawan dengan 4 tuntutan:

  1. Mendesak dan menuntut wakil rakyat agar mendengarkan dan menyampaikan aspirasi rakyat bukan aspirasi partai.
  2. Mendesak dan menuntut wakil rakyat menjemput aspirasi rakyat sebagaimana aksi massa yang telah dilakukan dari berbagai daerah dari tanggal 28 Maret hingga 11 April 2022.
  3. Mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk tidak mengkhianati konstitusi negara dengan melakukan amandemen, bersikap tegas menolak penundaan pemilu 2024 atau masa jabatan 3 periode.
  4. Mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk menyampaikan kajian disertai 18 tuntutan Mahasiswa kepada Presiden yang hingga saat ini belum terjawab.

 

Aliansi BEM SI juga meminta jawaban atas tuntutan rakyat yang sampai saat ini belum terjawab. Terdapat 18 tuntutan rakyat, 6 tuntutan dibawa saat aksi pada tanggal 28 Maret 2022 dan 12 tuntutan lainnya dari aksi 7 tahun pemerintahan Jokowi 21 Oktober 2021.


“Tuntutan tersebut antara lain berisi mengenai tuntutan kepada Presiden untuk bersikap tegas menolak isu penundaan pemilu 2024, tuntutan lainnya mengenai stabilitas harga bahan-bahan pokok untuk masyarakat. Sedangkan tuntutan lainnya, adalah mengenai UU Cipta Kerja," ucapnya.


Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan penyelenggaraan pemilu terdekat tetap pada Rabu, 14 Februari 2024. Penegasan soal jadwal penyelenggaraan Pemilu 2024 itu, kata Jokowi, harus diberikan agar tak ada lagi isu soal penundaan hingga '3 periode' jabatan Presiden.


"Ini perlu dijelaskan, jangan sampai nanti muncul spekulasi-spekulasi, yang isunya beredar di masyarakat bahwa pemerintah tengah berupaya melakukan penundaan pemilu atau spekulasi mengenai perpanjangan jabatan presiden dan juga yang berkaitan dengan soal 3 periode," kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu. ***