EmitenNews.com - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) jangan hanya jadi penonton terhadap perkembangan Ibu Kota Negara (IKN), di Kalimantan Timur (Kaltim).  Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Mahyudin meminta Pemprov Sulbar lebih agresif dalam melakukan pembangunan. Sulbar, merupakan gerbang menuju IKN baru dari Pulau Sulawesi, yang memiliki banyak potensi sebagai provinsi penyangga IKN.


“Posisinya coast to coast, sangat dekat dan langsung berhadapan dengan IKN di Kalimantan Timur. Ini peluang besar yang harus dikelola secara baik,” ujar Mahyudin dalam kunjungan kerja di Mamuju, Sulbar, kemarin.


Selain memiliki keuntungan secara geografis, Sulbar juga memiliki banyak potensi alam, dan berbagai potensi pendukung lainnya. Karenanya, seluruh elemen di Sulbar harus mampu memenuhi berbagai kebutuhan IKN baru, terutama suplai komoditas pertanian dan hortikultura.


“Berbagai potensi yang ada di Sulbar, harus dilirik pasar IKN. Setelah 2 hari di sini, saya menyadari, Mamuju punya keistimewaan lain berupa budaya yang unik dan potensi alam sangat indah. Ini cocok untuk dijadikan kawasan pariwisata,” urai politikus Partai Golkar tersebut.


Mahyudin menguraikan, kunjungan kerja ini merupakan upaya menelaah hambatan, tantangan, peluang percepatan pembangunan provinsi tersebut. Dalam kunjungan tersebut, ia didampingi anggota DPD asal Sulbar, yakni Almalik Pababari, Andri Prayoga Putra Singkarru, Ajbar dan Iskandar Muda Baharuddin Lopa.


Rombongan anggota DPD juga melibatkan sejumlah anggota DPD dari provinsi lain, di antaranya Fernando Sinaga (Kaltara), Hasan Basri (Kaltara), dan Habib Said Abdurrahman Al-Baghaits (Kalteng). Rombongan disambut oleh Wagub Sulbar Enny Anggraeni Anwar dan Sekdaprov Sulbar Muhammad Idris.


Mahyudin dan rombongan anggota DPD sangat senang dengan adanya pertemuan ini. Dengan begitu, kata dia, mereka tahu yang harus diprioritaskan, mana yang bisa disupport dan hubungkan dengan pihak kementerian hingga Presiden. “Termasuk pintu-pintu mana yang harus kita ‘gedor’ agar Sulbar dapat memposisikan diri lebih baik di masa depan.”


Menurut Mahyudin, usulan Pemprov Sulbar akan menjadi perhatian khusus DPD. Ia menyebutkan, semua persoalan di Sulbar, pemerintah pusat harus hadir membantu. Apalagi, Sulbar akan menjadi daerah calon penyangga Ibu Kota Negara Nusantara di Kalimantan Timur.


Sekdaprov Sulbar Muhammad Idris menyampaikan kendala-kendala pembangunan strategis yang dihadapi Sulbar selama ini. Pertama, banyak infrastruktur strategis belum selesai pembangunannya, seperti bandara. Karena itu, pembangunan Sulbar dalam usianya yang sudah 17 tahun, perlu dukungan penuh pemerintah pusat.


“Kami sangat menyadari ketertinggalan Sulbar dibandingkan provinsi lain. Tentunya perlu dukungan penuh pemerintah pusat dan momen ini semoga DPD bisa membantu Sulbar,” ungkap Idris.


Selain infrastruktur strategis terdapat juga pengelolaan administrasi yang belum maksimal. Seperti baru-baru adanya informasi adanya kebijakan baru keluar soal batas wilayah Sulbar yang terancam akan hilang.


“Contohnya di perbatasan Donggala, Sulawesi Tengah, dan Pulau Balabalakang ditangani di level nasional yang terancam hilang dan ini sangat merugikan kami,” ungkap Idris.


Idris juga menyinggung soal prospek ke depan Sulbar sebagai penyangga Ibu Kota Negara baru. Menurutnya, Sulbar memiliki potensi dari sektor pertanian. “Ini juga menjadi titik fokus kita pengembangannya. Tetapi semua bisa diwujudkan jika dukungan full pusat terhadap infrastruktur strategis.” ***