Gawat! Demokrat Pertimbangkan Untuk Evaluasi Dukungan ke Anies Baswedan
Anies Baswedan (dua kanan) di antara Jusuf Kalla dan pimpinan tiga partai koalisi Perubahan. dok. Keuangan News.
EmitenNews.com - Gawat Anies Baswedan. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat mempertimbangkan untuk mengevaluasi dukungan ke bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan itu, jika tak mengumumkan bakal cawapres pada Juni 2023. Gawatnya, jika sampai Demokrat mencabut dukungannya, hampir pasti mantan Gubernur DKI Jakarta gagal bertarung dalam Pilpres 2024.
Ancaman itu datang dari Kepala Bappilu DPP Demokrat Andi Arief, Senin (5/6/2023). Kepada pers, mantan aktivis ini mengungkapkan, kalau Juni ini, belum ada deklarasi Capres-Cawapres koalisi tiga partai politik –NasDem, Demokrat dan PKS– itu, Demokrat akan mengevaluasi dukungan mereka untuk capres Anies Baswedan.
Sejauh ini, ada tren penurunan elektabilitas Anies Baswedan di sejumlah hasil survei. Dari tiga bakal capres, Anies selalu di posisi terbawah, kalau dari Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo. Termasuk yang terbaru dari lembaga survei Indikator.
Menurut survei itu, dalam simulasi tiga nama, suara Prabowo Subianto mencatat angka tertinggi dengan 38 persen. Disusul Ganjar 34,2 persen, Anies 18,9 persen, dan 8,8 persen lainnya tidak tahu atau tidak menjawab.
Andi Arief meyakini penurunan elektabilitas Anies Baswedan itu, karena tak kunjung mendeklarasikan cawapres.
Agar tidak terus melorot, Demokrat meminta agar Anies Baswedan segera mendeklarasikan pasangannya dalam Juni 2023 ini. Jika tidak segera dideklarasikan, aga kekhawatiran makin jauh jarak elektabiltas Anies dengan dua rivalnya.
"Kalau jarak sudah cukup menganga, pasangannya juga akan berat mengangkatnya," kata Andi Arief.
Deklarasi cawapres akan semakin memperkuat keinginan masyarakat terhadap perubahan. Dengan begitu, diprediksi bisa mendorong kenaikan elektabilitas.
Dari tiga bakal cawapres, sesuai hasil penjaringan dari sejumlah nama, Anies Baswedan disebutkan sudah mengantongi satu nama. Tiga nama itu, Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan mantan Gubernur Jawa Barat Achmad Heryawan.
Related News
Kasus Gratifikasi TPPU, Vonis 5 Tahun Untuk Eks Sekretaris MA Nurhadi
Tak Terbukti Mark Up, Pekerja Kreatif Asal Karo Itu Divonis Bebas
Kasus Penyiraman Air Keras, Polisi Belum Temukan Keterlibatan Sipil
Tiga Anggota TNI Gugur Dalam Misi Perdamaian PBB di Lebanon
Kawal Sidang Korupsi Satelit, Kejagung Siapkan Puluhan Saksi dan Ahli
Usai Kantongi Rp380T, Prabowo Lanjut Lobi 13 Raksasa Bisnis Jepang





