EmitenNews.com - Muhammadiyah tidak melarang bahkan mendorong kader maupun Warga Muhammadiyah yang potensial untuk menyukseskan Pemilu 2024. Tetapi Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP), Haedar Nashir mengingatkan untuk tidak simbol atau bendera Muhammadiyah.


Penegasan tersebut disampaikan Haedar di acara Silaturahmi Idulfitri 1444 H di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Ahad (30/4). Sebelumnya di media sosial beredar luas postingan yang mengangkat adanya dukungan dari aktivis Muhammadiyah, Faozan Amar, kepada salah satu bakal calon presiden dengan membentuk "GP Berkemajuan".


Seperti diketahui 'Berkemajuan' adalah slogan yang dipopulerkan Haedar Nashir dan kemudian lekat digunakan di lingkungan Muhammadiyah. Belakangan terungkap Faozan selain anggota Muhammadiyah adalah salah satu kader PDI Perjuangan dari Brebes dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah V.


Haedar mengingatkan agar energi Persyarikatan Muhammadiyah tidak terkuras habis hanya untuk urusan Pemilu 2024. Sebab masih banyak ladang – garapan dakwah yang butuh banyak energi dan perhatian.


Karena itu kepada kader maupun warga Persyarikatan Muhammadiyah yang memiliki kecenderungan politik ia mengingatkan akan khittah Muhammadiyah. "Sebagai produk organisasi, Khittah Muhammadiyah wajib diikuti oleh seluruh institusi dan warga Persyarikatan Muhammadiyah," tegasnya.


Namun demikian, Haedar menegaskan bahwa secara organisasi Muhammadiyah tidak mengintervensi pilihan warganya.


“Yang kami tekankan, dukung mendukung atau tolak menolak itu biar menjadi urusan pribadi. Jangan membawa-bawa simbol organisasi apalagi organisasinya.” Ungkapnya.


Haedar berpesan supaya kader maupun warga Muhammadiyah yang terlibat dalam mendukung calon untuk kreatif, tidak perlu menggunakan simbol-simbol Muhammadiyah. Dalam pandangannya, dengan tidak menggunakan simbol-simbol Muhammadiyah akan bisa menjangkau lebih banyak masa dari luar Muhammadiyah.


“Itu kurang cerdas menurut saya. Padahal di politik itu juga perlu kecerdasan, agar berperadaban kalau menang bisa dengan elegan, kalau kalau kalah juga tidak jatuh diri. Kita harus tetap jaga Muhammadiyah, karena harganya terlalu mahal kalau kita mengorbankan organisasi. Tapi Muhammadiyah elegan memberikan keleluasaan,” ungkap Haedar.


PP Muhammadiyah juga memiliki mekanisme tersendiri dalam mengatur anggotanya yang masuk ke dalam tim-tim sukses, pemenangan dan lain sebagainya. Mereka bisa melalui mekanisme non-aktif di organisasi. Mekanisme ini untuk mendukung kader Muhammadiyah yang potensial untuk terjun melalui partai politik dan kekuatan di lembaga manapun dengan harapan membawa misi Muhammadiyah.


“Jadilah petugas Muhammadiyah, tapi jangan menjadi petugas partai di Muhammadiyah. Beda kalau membawa misi Muhammadiyah. Kalau membawa misi Muhammadiyah keluar itu artinya Muhammadiyah yang menyinari, artinya kader itu membawa misi Muhammadiyah, bukan sebaliknya.” Tegas Haedar.(*)