EmitenNews.com - Ternyata ada bahaya dari efek dominasi BPI Danantara sebagai mesin pendongkrak investasi di Tanah Air. Paling tidak, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan bahayanya efek dominasi Danantara, kendati bergerak sebagai mesin investasi. Sri Mulyani menilai jika investasi Danantara lebih dominan dari pemerintah, maka akan menciptakan efek crowding out.

Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengemukakan hal tersebut dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (4/7/2025) malam. Ia menyebutkan, kehadiran Danantara akan sangat menentukan apakah investasi Indonesia bisa meningkat atau tidak. 

Sri Mulyani menilai jika investasi Danantara lebih dominan dari pemerintah, maka akan menciptakan efek crowding out. Crowding out adalah situasi ketika belanja pemerintah meningkat dan menggerus pengeluaran atau investasi dari sektor swasta.

"Danantara itu state own (lembaga negara). Kalau dominan tanpa bisa meng-attract, maka yang terjadi crowding out," tegas mantan Direktur Pengelola Bank Dunia itu.

Di sisi lain, jika Danantara bisa turut menggerakkan investasi swasta, lembaga ini bisa ikut mendorong pertumbuhan. Untuk mengantisipasi efek crowding out, Kemenkeu telah berupaya melakukan komunikasi dengan Danantara.

"Jadi ini adalah sesuatu yang perlu untuk terus disampaikan. Kami telah berkomunikasi terus dengan tim Danantara," katanya.

Sri Mulyani mengungkapkan Kemenkeu sudah mendapatkan sumber penerimaan baru pengganti dividen BUMN yang kini telah masuk ke Danantara.

Sumber penerimaan baru untuk pos penerimaan negara bukan pajak (PNBP) itu akan mereduksi potensi hilangnya pendapatan negara yang bersumber dari dividen BUMN senilai Rp80 triliun.

Sumber penerimaan baru itu akan mengurangi potensi kehilangan Rp80 triliun setara dengan setengahnya, yakni mencapai kisaran Rp40 triliun.

"Dengan beberapa measure kita akan kurangi, mitigasi, sehingga perbedaannya hanya sekitar Rp40 triliun, artinya PNBP mencari tambahan penerimaan baru sebesar Rp40 triliun," kata Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Jakarta, Kamis (3/7/2025).