EmitenNews.com - Bank Indonesia (BI) berkomitmen dalam mendukung pengembangan pelaku usaha syariah perempuan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Komitmen diwujudkan melalui berbagai kebijakan untuk mendorong perbankan dalam pembiayaan UMKM dan sektor inklusif, penguatan kelembagaan (korporatisasi) dan peningkatan kapasitas pelaku usaha syariah perempuan serta linkage dengan sumber bahan baku, pasar dan pembiayaan.


Hal itu diungkapkan Deputi Gubernur BI, Juda Agung, dalam pembukaan acara The 1st International Conference on Women and Sharia Community Empowerment di Jakarta Convention Center (JCC) (11/8).


Kegiatan dirangkai dengan Pencanangan Gerakan Komunitas UMKM Perempuan Indonesia dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dan Soft Launching Pemberdayaan Perempuan UMKM Indonesia (PPUMI) Mart-Finance oleh Deputi Gubernur BI, Menteri Keuangan RI, Menteri Koperasi dan UKM, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak didampingi oleh sejumlah Ketua Komunitas Perempuan. Ini merupakan salah satu tujuan utama dalam gelaran The 1st International Conference on Women and Sharia Community Empowerment.


Dalam sambutannya Juda menyampaikan empat langkah BI dalam mengakselerasi pengembangan pelaku usaha syariah perempuan guna meningkatkan kemandirian dan keberlanjutan usaha. Pertama, mendorong peran dan komunitas perempuan untuk mendukung pemulihan ekonomi melalui penguatan kapabilitas pelaku usaha syariah khususnya di sektor makanan halal dan fesyen muslim serta perluasan jejaring.


Kedua, mendorong pendampingan aspek usaha maupun syariah secara end to end dan terintegrasi. Ketiga, mengakselerasi digitalisasi dan keempat penguatan sinergi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan.


Sejalan dengan itu, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani turut menyampaikan peran perempuan sangat penting baik dalam skala rumah tangga maupun ekonomi nasional, dan tidak terpisahkan dari peranan pemerintah dalam memajukan bangsa dan negara serta perekonomiannya.


Sri Mulyani menambahkan, berbagai program seperti pembiayaan dengan subsidi bunga menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mengembangkan UMKM terutama yang belum terjangkau oleh perbankan.


Dalam kesempatan yang sama, hadir pula Menteri Koperasi dan UKM yang diwakili oleh Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM, Siti Azizah, serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang diwakili oleh Deputi bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak RI, Leni N Rosalin. Keduanya menyampaikan dukungannya melalui berbagai program pemerintah guna peningkatan kapasitas dan pemberdayaan perempuan Indonesia.


Kementerian Koperasi dan UKM dalam hal ini bertransformasi melalui pemberian kemudahan dan akses pembiayaan dengan penyaluran dana bergulir, sertifikasi halal gratis bagi 10 juta pelaku UMKM, serta berbagai pelatihan dan pemasaran produk.


Sementara itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak fokus memberikan bantuannya kepada kalangan perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga, penyintas, serta yang berada di lokasi bencana terutama di tingkat desa dan belum terjangkau oleh program lainnya. Keduanya pun turut menekankan perlunya sinergi bersama berbagai pihak dalam mendidik generasi yang berkualitas untuk mencapai Indonesia Maju.


The 1st International Conference on Women and Sharia Community Empowerment akan berlangsung pada 11 - 12 Agustus 2022 dan merupakan bagian dari side event Presidensi G20 Jalur Keuangan. Kegiatan terselenggara sebagai kolaborasi Bank Indonesia dengan sejumlah organisasi masyarakat berbasis perempuan diantaranya PPUMI, SALIMAH, PERSAMI, BUNDA WAKAF, SHALIZA dan WITA serta diikuti oleh pelaku usaha syariah perempuan yang bergerak di sektor makanan halal dan fesyen muslim (termasuk kerajinan tangan) yang merupakan binaan dari organisasi/asosiasi masyarakat berbasis wanita, Kementerian dan Lembaga terkait.(fj)