EmitenNews.com - Pemberian gaji ke-13 aparatur sipil negara (ASN), serta percepatan penyaluran bantuan sosial dan stimulus sektor riil. Demikian antara lain serangkaian bantalan fiskal pada kuartal II 2026 yang disiapkan pemerintah untuk menjaga laju pertumbuhan ekonomi tetap di jalur target. 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan hal tersebut dalam keterangannya yang dikutip Kamis (7/5/2026).

Kebijakan fiskal tahun ini diarahkan sebagai penopang di tengah ketidakpastian global sekaligus pendorong pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan mencapai 5,4%.

Salah satu instrumen yang segera digulirkan adalah pencairan gaji ke-13 ASN dengan alokasi sekitar Rp55 triliun. Belanja ini diharapkan ikut menggerakkan konsumsi rumah tangga pada pertengahan tahun, periode yang kerap menjadi penentu arah pertumbuhan tahunan.

“Antara lain gaji ke-13 ASN sesuai PP 9/2026 targetnya sebesar Rp55 triliun. Kemudian akselerasi bantuan pangan April-Juni sebanyak 33,2 juta keluarga penerima manfaat,” kata Menko Airlangga Hartarto di Kemenko Perekonomian, Jakarta.

Saat yang sama, pemerintah mempercepat penyaluran bantuan pangan untuk 33,2 juta keluarga penerima manfaat sepanjang April hingga Juni 22026. Langkah ini diposisikan sebagai penyangga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah, terutama di tengah tekanan harga pangan dan fluktuasi ekonomi global.

Airlangga memastikan, belanja negara akan dioptimalkan untuk menjaga momentum pertumbuhan sekaligus menjadi buffer terhadap gejolak eksternal.

Di luar itu, pemerintah tetap mempertahankan anggaran subsidi dan kompensasi energi dalam APBN 2026 yang mencapai Rp356,8 triliun. Kebijakan ini dinilai krusial untuk menjaga stabilitas harga energi domestik agar tidak membebani masyarakat dan pelaku usaha.

Pada sektor pembangunan, pemerintah mendorong percepatan program perumahan dan pendidikan. Revitalisasi sekolah dialokasikan Rp13,4 triliun, sedangkan program 3 juta rumah melalui skema FLPP ada Rp37,1 triliun. Dukungan tambahan juga diberikan lewat bantuan stimulan perumahan swadaya sebesar Rp8,9 triliun dan kredit program perumahan dengan plafon Rp34,8 triliun.

Bagusnya, tidak hanya mengandalkan belanja, pemerintah juga menyiapkan langkah efisiensi dan reformasi kebijakan. Implementasi campuran biodiesel B50 yang dijadwalkan mulai 1 Juli 2026 diperkirakan mampu menghemat impor solar hingga Rp48 triliun. Lalu, percepatan energi baru terbarukan (EBT) terus didorong untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil.