EmitenNews.com -Program pembangunan tiga juta rumah yang diusung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu kebijakan strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus memperbaiki akses perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan masyarakat berpenghasilan tanggung (MBT). Tercatat hingga 20 Oktober 2024, pemerintah telah membangun 40 ribu unit rumah dan akan terus bertambah sejalan dengan upaya pemanfaatan lahan negara dari aset BLBI, tanah sitaan korupsi, sampai Hak Guna Usaha (HGU) yang tidak diperpanjang.

Menariknya program ini memberikan perhatian khusus pada kelompok masyarakat yang berkerja di sektor informal, seperti pedagang kaki lima, penjual sayur, penjual bakso, yang tidak mempunyai penghasilan tetap tapi punya kegiatan usaha. Untuk merealisasikan program ini, pemerintah telah menyusun skema pembiayaan yang lebih fleksibel untuk memastikan mereka tetap memiliki akses terhadap kepemilikan rumah, dengan cara: penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi sebesar 0%, penghapusan retribusi untuk Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi sebesar 0%, dan untuk rumah di bawah 2 miliar mendapatkan penghapusan PPN menjadi sebesar 0% selama 6 bulan.

Tentunya program pembangunan tiga juta rumah ini membawa beberapa dampak positif, diantaranya: penghapusan pajak dan pemberian subsidi pada rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah membuat harga rumah menjadi lebih terjangkau. Hal ini tentu memperbesar peluang masyarakat untuk memiliki rumah dan mendorong aktivitas ekonomi melalui pengeluaran tambahan. Selanjutnya, akses terhadap hunian yang layak akan meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan hidup masyarakat, menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan produktif. Program ini akan menciptakan lapangan kerja di berbagai sektor, seperti konstruksi, manufaktur bahan bangunan, jasa keuangan, dan logistik yang ujung-ujungnya akan terjadi peningkatan aktivitas ekonomi yang berpotensi mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.

Seperti disebutkan di atas, program ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat, tetapi juga diharapkan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Beberapa sektor di bursa saham Indonesia yang diprediksi akan mendapatkan keuntungan langsung dari program ini, yaitu:

Pertama: Sektor Properti

Program ini secara tidak langsung meningkatkan permintaan rumah, utamanya bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan berpenghasilan tanggung (MBT). Dengan harga rumah yang lebih terjangkau berkat penghapusan pajak, masyarakat yang sebelumnya kesulitan memiliki rumah akan terdorong untuk membeli properti. Ini memberikan keuntungan bagi pengembang properti karena meningkatkan daya beli konsumen.

Belum lagi dengan adanya skema pembiayaan fleksibel bagi sektor informal akan membuka peluang besar bagi pengembang properti untuk menjangkau segmen yang sebelumnya sulit terakomodasi. 

Selain itu, pemerintah yang berencana memanfaatkan lahan negara untuk pembangunan rumah, akan mempercepat pengembangan kawasan baru yang dapat dimanfaatkan oleh pengembang properti. Dengan meningkatnya aktivitas pembangunan perumahan, sektor terkait seperti bahan bangunan, arsitektur, dan interior desain juga akan berkembang. Pengembang properti akan memanfaatkan kolaborasi dengan sektor-sektor ini untuk mengoptimalkan keuntungan. 

Kedua: Sektor Perbankan

Program ini akan mendorong masyarakat untuk membeli rumah dengan skema KPR yang terjangkau. Bank-bank yang memiliki portofolio besar di segmen KPR, akan diuntungkan dengan lonjakan permintaan kredit perumahan. Sedangkan bagi masyarakat sektor informal yang umumnya tidak memiliki penghasilan tidak tetap, bank diprediksi akan beradaptasi dengan menciptakan produk kredit yang fleksibel untuk menjangkau kelompok ini. 

Dana subsidi dari pemerintah juga akan menjadi sumber pemasukan bagi bank. Mengapa? Karena dana subsidi dari pemerintah akan mendorong masyakarat untuk mengajukan pinjaman, sehingga bank mendapatkan pemasukan dari bunga kredit dalam jangka panjang. 

Selanjutnya, bank juga akan mendapatkan tambahan likuiditas, karena pembelian properti akan memicu peningkatan simpanan masyarakat. Hal ini dikarenakan calon pembeli rumah akan menabung untuk membayar uang muka atau cicilan awal, yang selanjutnya dana ini dapat digunakan untuk ekspansi kredit lainnya.

Ketiga: Sektor Konstruksi

Program tiga juta rumah tentunya membutuhkan jasa kontraktor, infrastruktur pendukung, dan tenaga kerja konstruksi. Perusahaan konstruksi besar yang memiliki kapasitas dan pengalaman dalam membangun proyek berskala besar akan diuntungkan pada program ini.

Dukungan skema pembiayaan yang fleksibel untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan sektor informal diprediksi akan membuat permintaan akan rumah siap bangun akan meningkat. Perusahaan konstruksi akan mendapatkan keuntungan dari percepatan pembangunan rumah dalam waktu singkat. Meningkatnya permintaan rumah siap bangun juga akan mendorong permintaan kebutuhan material di sektor bangunan seperti semen, baja, kaca, dan genteng.

Penghapusan PPN, BPHTB, dan Pajak Penghasilan (PPh) juga akan berdampak pada pengurangan biaya pembangunan, sehingga kontraktor bisa lebih kompetitif dalam mengajukan harga penawaran proyek. Efisiensi ini juga akan meningkatkan profit margin perusahaan konstruksi.

Selain membangun rumah, program ini juga akan memicu pembangunan infrastruktur pendukung, seperti jalan, saluran air, fasilitas listrik, dan sistem sanitasi. Tentunya proyek-proyek ini akan menambah nilai kontrak kerja bagi perusahaan konstruksi yang terlibat.