EmitenNews.com - Aksi investor global yang mengalihkan dana ke instrumen obligasi akibat kenaikan imbal hasil dan penguatan mata uang utama dunia memicu penurunan patokan ekspor komoditas emas Indonesia. Kementerian Perdagangan resmi menurunkan Harga Patokan Ekspor (HPE) dan Harga Referensi (HR) emas untuk periode kedua November 2026 sebesar 2,02 persen.

Penetapan harga baru yang berlaku mulai 15 hingga 30 November 2026 tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 2116 Tahun 2026 tentang Harga Patokan Ekspor dan Harga Referensi atas Produk Pertambangan yang Dikenakan Bea Keluar, yang diumumkan di Jakarta pada Jumat (13/11).

Berdasarkan keputusan tersebut, HPE emas ditetapkan sebesar USD130.075,60 per kilogram, turun dibandingkan periode pertama November 2026 yang mencapai USD132.756,02 per kilogram. Sementara itu, HR emas turut terkoreksi dari USD4.129,18 per troy ounce menjadi USD4.045,81 per troy ounce.

“Penurunan HPE dan HR emas terjadi akibat menguatnya mata uang utama dunia dan kenaikan imbal hasil obligasi di pasar internasional. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian investor mengalihkan investasi dari emas ke instrumen keuangan lainnya yang menawarkan potensi keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan emas sehingga berdampak pada penurunan permintaan emas di pasar global,” jelas Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Tommy Andana.

Tommy memaparkan bahwa penyusunan HPE dan HR emas periode ini mengacu pada data serta masukan teknis dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang merujuk pada publikasi London Bullion Market Association (LBMA).

Proses penetapan ketentuan bea keluar produk pertambangan tersebut juga dilakukan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga negara di Indonesia, termasuk melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Perindustrian.

“HPE dan HR emas periode kedua November 2026 ditetapkan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga berdasarkan informasi, data, dan masukan yang disampaikan kementerian dan lembaga terkait,” ujar Tommy.(*)