EmitenNews.com - Tidak hanya sawit, dan produk turunannya yang berprospek cerah di pasar Eropa. Sejumlah produk ekspor Indonesia akan langsung bebas tarif saat perjanjian dagang Indonesia, yakni EU Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) berlaku. Termasuk alas kaki, baju dan lainnya. Juga terbuka peluang makin besarnya investasi Eropa di Indonesia.

“Dari total nilai ekspor Indonesia, yang akan menikmati tarif nol persen termasuk ekspor sepatu, baju, hingga minyak sawit serta produk turunannya. Jadi 95 persen dari total ekspor Indonesia ke EU akan menikmati nol persen pada tahun pertama, dan bahkan pada hari pertama,” ujar Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan, Djatmiko Bris Witjaksono, di Kantor Kadin Indonesia, Jakarta, Senin (4/8/2025).

Komoditas yang mendapat pembebasan tarif mencakup alas kaki, hasil tambang, ban, tekstil dan produk tekstil, serta produk olahan pertanian. Diharapkan fasilitas tersebut  dapat mendorong daya saing produk-produk Indonesia di pasar Eropa, sekaligus meningkatkan nilai ekspor secara signifikan. 

Kebijakan ini juga dinilai akan membuka peluang besar, khususnya bagi sektor-sektor yang selama ini menghadapi hambatan tarif tinggi di kawasan Uni Eropa.

Perjanjian perdagangan IEU-CEPA ditargetkan tuntas sepenuhnya pada kuartal II atau III tahun 2026. Proses ini mencakup finalisasi dokumen legal dan persiapan teknis sebelum pemberlakuan tarif nol persen ke pasar Eropa secara efektif.

Mengutip Antara, IEU-CEPA mencakup 24 elemen. Antara lain perdagangan barang dan jasa, investasi, kekayaan intelektual, standar sanitasi dan fitosanitasi, perdagangan digital, energi, dan pengadaan pemerintah.

Menariknya lagi, IEU-CEPA juga membuka peluang investasi asing langsung dari Eropa. Pada 2023, Uni Eropa menjadi investor ke-8 terbesar di Indonesia dengan nilai investasi USD2,33 miliar. Nilai itu turun menjadi USD1,1 miliar pada 2024. 

"Pemerintah menargetkan dokumen hukm IEU-CEPA rampung pada September 2025. Sedangkan implementasi penuh direncanakan pada kuartal I 2027, setelah proses ratifikasi oleh 27 negara anggota Uni Eropa selesai," kata Menko Ekonomi Airlangga Hartarto kepada pers, akhir Juli 2025. ***