Kawasan Industri Rugi Ratusan Triliun, HKI Tuding Premanisme Ormas
Ilustrasi pengelola kawasan industri keluhkan ulah premanisme ormas. Dok. Tribunnews.
EmitenNews.com - Akibat ulah premanisme kawasan industri di Tanah Air merugi hingga triliunan rupiah. Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia melaporkan kerugian hingga ratusan triliun rupiah akibat batalnya investasi dan keluarnya investor dari kawasan industri. HKI menuding premanisme organisasi kemasyarakatan (ormas) menjadi penyebab utama. Premanisme ormas kerap terjadi di Bekasi, Karawang, Jawa Timur, dan Batam.
"Kalau dihitung semuanya, ngitungnya bukan cuma yang keluar, tapi yang enggak jadi masuk juga. Itu bisa ratusan T," kata Ketua Umum HKI Sanny Iskandar usai dialog optimalisasi kawasan industri di Jakarta, Kamis (6/2/2025), seperti dilansir Antara.
HKI mencatat ormas kerap masuk kawasan industri untuk berdemonstrasi. Mereka biasanya meminta dilibatkan dalam pembangunan atau aktivitas pabrik.
"Yang mereka ingin itu adalah yang terkait dengan pabrik, selalu ya, dia kan butuh transportasi, katering atau apa, pingin beli ini, beli itu, mau bangun perluasan pabriknya atau apa, mereka itu minta diserahkan ke mereka," ujar Sanny Iskandar.
Akibat gangguan yang sudah sampai pada tingkat merugikan ini, beberapa investor mengirim surat langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Mereka mengadukan permasalahan yang dihadapi.
HKI mencatat premanisme ormas kerap terjadi di Bekasi, Karawang, Jawa Timur, dan Batam. Modusnya berupa unjuk rasa dan blokade akses kawasan industri. Akibatnya, operasional pabrik terganggu karena bahan baku tidak bisa masuk dan barang jadi tidak bisa keluar.
"Modusnya memang gitu, mereka melakukan unjuk rasa dan segala macam untuk menutup kawasan. Sehingga pabrik-pabrik itu nggak bisa keluar, barang-barang nggak bisa masuk, bahan baku nggak bisa masuk, barang jadi nggak bisa keluar," ujar Sanny Iskandar.
Bahkan, urai Sanny Iskandar, ada ormas yang sudah berani menyegel pabrik. Untuk mengidenfikasi mereka gampang saja. "Kalau lihat fotonya tahulah. Bajunya loreng-loreng dan segala macam. Ini yang nyegel bukan polisi. Ini ormas. Jadi sudah sampai segitunya."
HKI meminta pemerintah menjamin keamanan kawasan industri. Beberapa kawasan masuk kategori objek vital nasional, sehingga perlu perlindungan ekstra. Jika masalahnya tidak segera diatasi, investor bakal hengkang, dan merelokasi pabriknya. ***
Related News
KPK Ungkap AKBP Hendy Kurniawan Cs Gagalkan Penangkapan Harun Masiku
Indonesia Banjir Barang Selundupan, Ternyata ada 351 Pelabuhan Tikus
Di DPR, Pejabat Ini Ungkap ada Fraud Rp257M Dana Pensiun Jiwasraya
KLH Hentikan Pembangunan di KEK Lido Bogor Jawa Barat
Menteri Raja Juli akan Cabut Izin Pemanfaatan Hutan 18 Perusahaan
Komisi IX DPR Minta BPOM Tertibkan Influencer Skincare Nakal