EmitenNews.com - Kecewa betul Purbaya Yudhi Sadewa. Masuk akal. Menteri Keuangan tidak bisa menerima kualitas Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) belum optimal. Pasalnya, pemerintah telah mengalokasikan anggaran hampir Rp7 triliun kepada Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mendukung pengelolaan dan perbaikan data tersebut. Apalagi setelah dirilis data itu, banyak menimbulkan protes masyarakat.

“Saya ngeluarin uang cukup banyak ke BPS tahun ini. DTSEN sama handbook itu kalau nggak salah hampir Rp7 triliun,” kata Menkeu Purbaya kepada wartawan, Rabu (26/8/2026).

Dalam pandangan Purbaya, kualitas data sosial ekonomi masih perlu diperbaiki agar dapat digunakan secara lebih akurat dalam menentukan kebijakan pemerintah.

Purbaya sempat menyoroti masih adanya persoalan dalam data desil masyarakat yang digunakan sebagai salah satu dasar penentuan penerima program pemerintah. Pemerintah meminta waktu untuk melakukan penanganan dan perbaikan agar kualitas data sosial ekonomi semakin baik.

“Tahun depan seharusnya lebih baik. Kalau salah satu dua kan biasanya selalu ada kondisi itu ya. Tapi saya harapkan setahun depan lebih rapi,” harap mantan Kepala Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tersebuttt.

Pembenahan data penting dilakukan agar kebijakan pemerintah, termasuk penyaluran bantuan dan subsidi, dapat lebih tepat sasaran. Dengan begitu, pemerintah terus melakukan pemutakhiran data sosial ekonomi untuk mengurangi ketidaksesuaian antara kondisi masyarakat di lapangan dengan data yang tercatat dalam sistem.

DTSEN Salah Satu Basis Pengelompokan Masyarakat Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan

Pemerintah masih melakukan pembenahan terhadap DTSEN yang menjadi salah satu basis pengelompokan masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan. Menurutnya, pemerintah telah mengalokasikan anggaran cukup besar kepada Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memperbaiki kualitas pendataan, mencapai Rp7 triliun.

Tambahan anggaran tersebut diajukan BPS pada awal tahun. Kementerian Keuangan kemudian memenuhi permintaan tersebut dengan harapan kualitas data sosial ekonomi masyarakat dapat semakin akurat.

Pembenahan DTSEN menjadi penting karena data berdasarkan desil mulai digunakan dalam pembahasan kebijakan pemerintah, termasuk rencana penyaluran BBM subsidi. Pemerintah sebelumnya menyampaikan rencana pembatasan pembelian Pertalite bagi masyarakat yang berada di desil 9 dan 10.