EmitenNews.com - PT RMK Energy Tbk (RMKE) menyampaikan bahwa Perseroan tidak mengetahui akan adanya gugatan perdata hingga pidana yang sedang dipersiapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK).

 

Vincent Saputra Direktur PT RMK Energy Tbk menjelaskan, perseroan hanya menerima Salinan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK) tentang Penerapan Sanksi Administratif Kepada PT. RMK Energy Tbk.

 

Sanksi tersebut berupa 17 rekomendasi yang perlu di laksanakan Perseroan. Untuk lebih meningkatkan penerapan GCG dengan tujuan menjamin keberlangsungan usaha, dengan itikad baik akan memenuhi semua rekomendasi tersebut, tulis Vincet dalam keterangan resmi Rabu (11/10).

 

 Vincent menambahkan, hingga penjelasan ini diterbitkan, Perseroan telah memenuhi 16 rekomendasi dan dalam proses finalisasi pemenuhan rekomendasi terakhir untuk melengkapi semua rekomendasi dari KLHK.

 

Sejauh ini tidak ada informasi/kejadian penting lainnya yang material yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan serta dapat mempengaruhi harga saham perusahaan, jelas Vincent.

 

Seperti diketahui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah menyetop kegiatan bongkar muat atau penyetokan batubara di PT RMK Energy (RMKE) di Muara Enim, Sumatera Selatan. Penyegelan ini lantaran PT RMKE terbukti melakukan pencemaran udara.

 

Penegasan itu disampaikan langsung Direktur Jenderal Gakkum KLHK, Rasio Ridho Sani, "Sudah (disegel dan berhenti operasional)," katanya kepada Media Selasa (10/10).

 

PT RMK Energy merupakan pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan Pemurnian (IUP OP KPP) Batubara berdasarkan keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Sumsel bernomor 0757/DPMPTSP.V/XI/2019 dengan masa berlaku sampai 15 Februari 2043.

 

Namun sejak berlakunya UU 3/2020 tentang Perubahan atas UU 4/2009 tentang Pertambangan Minerba, pasal 169 huruf e, IUP OP Khusus Pengolahan dan Pemurnian harus berubah menjadi Izin Usaha Industri dan menjadi kewenangan Kementerian Perindustrian sejak UU ini berlaku.