EmitenNews.com - Aksi demonstrasi yang berujung pada tindakan anarkistis di berbagai daerah di Tanah Air, menimbulkan kerugian yang tidak sedikit. Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menghitung total kerugian akibat aksi massa itu, diperkirakan hampir Rp900 miliar. Kerugian tertinggi di wilayah Jawa Timur, dan Makassar, Sulawesi Selatan. 

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengemukakan hal tersebut kepada pers, saat meninjau Gerbang Tol Pejompongan, Jakarta, Selasa (2/9/2025).

"Biayanya total seluruh Indonesia, kemarin kami hitung, hampir sekitar Rp900 miliar," ucap Menteri PU Dody Hanggodo.

Estimasi kerugian kerusakan infrastruktur tersebut sudah mencakup berbagai fasilitas di seluruh Indonesia. Termasuk gedung-gedung DPRD yang dibakar, gerbang tol, halte, dan lain sebagainya.

Provinsi dengan nilai kerugian tertinggi adalah Jawa Timur. Itu yang terjadi melihat sejumlah infrastruktur yang dibakar, meliputi Gedung Negara Grahadi yang merupakan cagar budaya, Kantor DPRD Kota Kediri, dan lain sebagainya.

Yang juga menimbulkan kerugian besar, selain Jawa Timur, adalah di Makassar, Sulawesi Selatan. Hitungan itu terkait pembakaran Kantor DPRD Makassar pada Jumat hingga Sabtu, 29-30 Agustus 2025 dini hari. 

"Kira-kira yang paling besar itu Jawa Timur dan Makassar," tutur Menteri Dody.

Kementerian PU menyiapkan anggaran darurat untuk mendukung perbaikan infrastruktur yang mengalami kerusakan dalam rangkaian unjuk rasa. Penyiapan anggaran tersebut sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dan dijamin tidak akan mengganggu program-program strategis presiden lainnya. 

"Kami menggunakan anggaran darurat dan anggaran yang ada di kami, pokoknya ini benar-benar kondisi tanggap darurat bagi kami. Arahannya Pak Presiden (Prabowo Subianto), ini kondisi tanggap darurat bagi PU," kata Dody.

Seperti diketahui, akhir pekan lalu, gelombang demonstrasi besar-besaran berlangsung di berbagai kota di Indonesia. Terutama atas meninggalnya mitra ojek online Affan Kurniawan di tengah aksi unjuk rasa di Jakarta, Kamis (28/8/2025). 

Di sejumlah wilayah, seperti Jakarta, Jawa Timur, dan Makassar, terdapat aksi pembakaran fasilitas umum seperti gerbang tol, halte, gedung pemerintahan, hingga cagar budaya.

Presiden Prabowo Subianto menyerukan supaya masyarakat tetap tenang dan percaya kepada pemerintah. Dalam pernyataan usai bertemu pimpinan lembaga tinggi negara, dan para pemimpin partai politik, Presiden memastikan memenuhi tuntutan masyarakat.

Antara lain menghapus tunjangan DPR yang selama ini dinilai berlebihan di tengah kondisi perekonomian masyarakat sedang tidak baik-baik saja. Presiden juga mengemukakan adanya moratorium kunjungan kerja ke luar negeri bagi DPR. ***