EmitenNews.com - Presiden Prabowo Subianto kembali meluncurkan program baru: Kuliah Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Gratis. Boleh dikatakan program itu menjadi uji nyali pertama bagi Menteri Keuangan (Menkeu) baru Suahazil Nazara. Pertanyaannya, apa saja faktor kunci keberhasilan (key success factors) yang wajib dipenuhi agar program itu berjalan lancar?

Saat ini, tampaknya dominasi fiskal (fiscal dominance) sedang menjadi panglima dalam penyelengaraan pemerintahan. Terlebih ketika Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) menitahkan agar Bank Indonesia (BI) untuk turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. 

Bukan hanya itu. BI pun melaksanakan kebijakan dan bauran kebijakan BI yang dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan sektor riil dan penciptaan lapangan kerja.  

Padahal BI sebagai bank sentral memilik tugas sendiri sebagai pendekar moneter. BI memiliki tugas untuk (a) menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten dan transparan dan (b) mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Selain itu, BI juga bertugas untuk (c) menetapkan dan melaksanakan kebijakan makroprudensial.

Peran ganda BI itu sangat diharapkan dapat membantu Kementerian Keuangan dalam meraih target pertumbuhan ekonomi. Target pertumbuhan ekonomi masing-masing 5,4 persen dan 6 persen pada 2026 dan 2027. 

Faktor Kunci Keberhasilan 

Lantas, apa saja faktor kunci keberhasilan yang wajib dipertimbangkan supaya program Kuliah PTN Gratis dapat berjalan baik? 

Pertama, tentang program baru, pernah saya sampaikan bahwa tantangan tersebut hendaknya terlebih dulu dicerna, dirancang dan baru dilaksanakan. Bukan mendadak sontak diimplementasikan. 

Sebagai pakar fiskal, Suahazil hendaknya berani mempertimbangkan tiap program baru dengan minimal tiga parameter: masuk akal (reasonable), terukur (measurable) dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi (Paul Sutaryono, Emitennews.com, 20 September 2026). 

Kini pemerintah sedang menghitung kebutuhan anggaran. Untuk itu, telah dibentuk Tim Khusus yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Anggota tim meliputi Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemdiktisaintek), Menteri Keuangan, Menteri Agama dan Menteri Sekretaris Negara.