EmitenNews.com - Pemerintah menjajaki diversifikasi sumber pembiayaan melalui penerbitan surat utang berdenominasi Yuan di China atau Panda Bond. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai, instrumen itu menawarkan biaya pendanaan yang lebih kompetitif dibandingkan surat utang berbasis dollar AS. 

Penjajakan ditempuh untuk mengurangi tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sekaligus memberikan ruang fiskal yang lebih leluasa dalam membiayai defisit anggaran. Purbaya langsung ke China untuk melakukan diversifikasi sumber pembiayaan, supaya tekanan fiskal berkurang. 

“Di China, Panda Bond ekspektasinya lebih murah bunganya dibanding Amerika, Dollar base,” ujar Menkeu Purbaya dalam rapat kerja dengan Komite IV DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (22/6/2026). 

Alhasil pembiayaan melalui Panda Bond menjadi alternatif strategis di tengah tingginya suku bunga global yang masih dipengaruhi kebijakan moneter Amerika Serikat, The Fed. Dengan bunga lebih rendah, pemerintah berharap dapat menekan biaya utang sekaligus menjaga defisit anggaran tetap terkendali di bawah batas 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). 

Meski optimistis terhadap potensi Panda Bond, Menkeu memastikan pemerintah tetap berkomitmen menjaga disiplin fiskal. Menurut mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan itu, berbagai kebijakan strategis telah dijalankan untuk menjaga stabilitas ekonomi. Mulai dari menjaga harga BBM, pangan, dan energi hingga memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter. 

Purbaya juga menyoroti pentingnya efisiensi belanja negara dan percepatan penyerapan anggaran agar lebih merata sepanjang tahun, bukan hanya terkonsentrasi pada akhir tahun anggaran. Pola penyerapan anggaran yang lebih cepat pada awal tahun sempat memunculkan kekhawatiran bahwa defisit fiskal akan melebar dan menembus batas yang telah ditetapkan. 

Purbaya menilai kekhawatiran tersebut tidak sepenuhnya tepat. Pasalnya, sejumlah ekonom dan lembaga internasional menggunakan angka defisit pada kuartal I-2026 yang mencapai 0,9 persen sebagai dasar proyeksi untuk satu tahun penuh. 

Pendekatan tersebut menghasilkan estimasi defisit sekitar 3,6 persen terhadap PDB karena angka kuartalan tersebut dikalikan empat. Padahal pola penerimaan dan belanja negara tidak berlangsung secara linear sepanjang tahun. Purbaya menilai ada ketidakkonsistenan ketika memprediksi defisit. 

Satu hal, Menkeu mengingatkan bahwa berbagai kebijakan pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi memiliki konsekuensi fiskal yang tidak kecil. Subsidi dan kompensasi untuk BBM, pangan, serta energi membutuhkan anggaran besar, tetapi dinilai penting untuk menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas sosial. 

Peran APBN dalam menahan gejolak harga kerap luput dari perhatian publik, padahal kebijakan tersebut menjadi salah satu faktor yang membuat ekonomi domestik tetap terjaga di tengah ketidakpastian global. ***