EmitenNews.com - Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). Dengan begitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengeksekusi hukuman 12 tahun terpidana kasus korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian tahun 2020-2023 itu.

"Dengan putusan ini, perkara telah inkracht atau berkekuatan hukum tetap, sehingga yang bersangkutan selanjutnya akan menjalani hukuman badan dan pembayaran uang pengganti sebagai pidana tambahannya sesuai putusan majelis hakim tersebut. Kecuali ada upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali/PK)," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Jakarta, seperti dikutip Senin (3/3/2025).

KPK mengapresiasi atas amar putusan majelis hakim pada kasasi dengan terdakwa SYL. Komisi antirasuah juga menyampaikan apresiasi kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan data dan informasi, sehingga penanganan perkara ini dapat dilakukan secara efektif.

Selain pemberian efek jera, hukuman pembayaran uang pengganti juga menjadi instrumen dalam peningkatan asset recovery.

Dalam modus perkara ini, pemerasan dalam jabatan juga menjadi salah satu fokus pencegahan korupsi yang dilakukan KPK pada area manajemen ASN.

KPK berharap langkah-langkah perbaikan dapat segera dilakukan agar tindak pidana korupsi seperti ini tidak terulang kembali.

Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dalam kasus korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian. Karena itu, hukumannya tetap 12 tahun penjara sebagaimana putusan banding.

“Tolak perbaikan. Tolak kasasi terdakwa, dengan perbaikan mengenai redaksi pembebanan uang pengganti kepada terdakwa.” Demikian petikan amar putusan kasasi Nomor 1081 K/PID.SUS/2025 yang dikutip dari laman resmi MA RI di Jakarta.

Meski menolak permohonan kasasi SYL, majelis kasasi memutuskan melakukan perbaikan terkait redaksional hukuman uang pengganti sehingga selengkapnya menjadi berbunyi:

“Menghukum terdakwa untuk membayar Uang Pengganti Rp44.269.777.204 ditambah USD30.000, dikurangi jumlah uang yang disita dalam perkara ini yang selanjutnya dinyatakan dirampas untuk negara, subsider 5 tahun penjara.”

Hakim Agung yang diketuai Yohanes Priyana, didampingi dua hakim anggota Arizon Mega Jaya dan Noor Edi Yono, serta Setia Sri Mariana selaku panitera pengganti, memutuskan putusan kasasi itu pada Jumat (28/2/2025).

“Perkara telah diputus, sedang dalam proses minutasi oleh majelis,” demikian keterangan status perkara tersebut.

Pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Jakarta memperberat vonis SYL menjadi 12 tahun penjara, denda sebesar Rp500 juta subsider empat bulan kurungan, serta uang pengganti Rp44.269.777.204 ditambah USD30.000 subsider 5 tahun penjara.

Dalam sidang yang tidak dihadiri terdakwa dan KPK tersebut, Majelis hakim memperberat vonis Syahrul Yasin Limpo (SYL) dari sebelumnya 10 tahun penjara menjadi 12 tahun penjara. 

Hakim banding juga menambah hukuman denda dari semula Rp300 juta subsider empat bulan penjara menjadi sebesar Rp500 juta subsider empat bulan penjara. Hakim menilai mantan Gubernur Sulawesi Selatan itu, terbukti melakukan korupsi di Kementan.

Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 10 tahun penjara, denda Rp300 juta subsider empat bulan kurungan kepada SYL. Hakim tingkat pertama juga menghukum Syahrul membayar uang pengganti bagi SYL sebesar Rp14,14 miliar ditambah USD30.000 subsider 2 tahun penjara.

Vonis pengadilan tingkat pertama itu lebih ringan dibanding tuntutan jaksa penuntut umum KPK, yakni pidana penjara 12 tahun, denda Rp500 juta subsider pidana kurungan 6 bulan, serta uang pengganti Rp44,27 miliar dan USD30.000 dikurangi dengan jumlah uang yang telah disita dan dirampas.