EmitenNews.com - Pemerintah mematangkan skema penyelesaian utang Kereta Cepat Indonesia China. Untuk membahas utang Whoosh itu, Chief Executive Officer Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Perkasa Roeslani, dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan pertemuan Rabu (3/12/2025) pagi, di gedung Kementerian Keuangan Jakarta.

“Kami matangkan dulu di sini. Timnya akan bersama-sama dari Danantara dan juga Kementerian Keuangan,” kata Rosan usai bertemu Purbaya di Gedung Kemenkeu, Jakarta Pusat, Rabu (3/12).  

Sesuai rencana, pada bulan ini Danantara akan melakukan pertemuan langsung dengan pihak China membahas penyelesaian utang Kereta Cepat Jakarta Bandung tersebut. 

“Kami penyamaan dulu dan penguatan sama-sama. Tapi intinya sangat positif meeting hari ini, sangat baik,” ujar Rosan. 

Pemerintah masih membahas skema yang akan digunakan untuk menyelesaikan utang Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) itu. Sebelumnya Rosan menyampaikan pemerintah akan menyalurkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk menanggung sebagian biaya operasional Whoosh. 

“Mengenai Whoosh ini, nanti ada porsi public service obligation (PSO) akan ditanggung oleh pemerintah,” kata Rosan di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu (5/11/2025).

Ketentuan tersebut merupakan implementasi undang-undang yang menetapkan penyediaan infrastruktur dan layanan transportasi massal merupakan tanggung jawab negara. Kendati begitu, penyediaan sarana dan operasional layanan bisa dilaksanakan oleh badan usaha milik negara atau pihak usaha lainnya. 

Tetapi, Menkeu Purbaya telah menegaskan sikapnya terkait penyelesaian utang Whoosh. Ia tetap tidak ingin APBN digunakan untuk pembayaran utang kereta cepat Jakarta-Bandung itu. "Kalau saya, mending nggak bayar," kata Purbaya di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Jumat (14/11/2025). 

Namun, Purbaya menegaskan Presiden Prabowo Subianto dan pihak terkait lainnya masih berdiskusi mengenai hal tersebut. Prabowo sebelumnya mengatakan negara akan bertanggung jawab terkait penyelesaian utang kereta cepat Whoosh. 

Menurut Presiden, pemerintah mampu membayar kewajiban pembayaran proyek senilai Rp116 triliun dengan mencicil Rp 1,2 triliun per tahun. Untuk membayar utang itu pemerintah akan mengambil anggaran dari uang sitaan koruptor.