EmitenNews.com - Indonesia berpotensi mendapat tambahan 10 persen dari PT Freeport Indonesia (PTFI) secara gratis. Indonesia meminta 10 persen kepemilikan saham Freeport, sebagai syarat perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PTFI. Saat ini Indonesia memegang saham mayoritas PT Freeport Indonesia sebesar 51 persen. Awal tahun 2025, RI diperkirakan sudah menggenggam 61 persen saham tambang di Papua itu.

Kepada pers, di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (31/10/2024), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan tambahan saham 10 persen dari PT Freeport Indonesia berpotensi diperoleh secara gratis oleh Indonesia.

"Saya kan pernah ngomong, harganya sekecil-kecil mungkin. Bahkan berpotensi untuk gratis," kata MenterBahlil,  di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis.

Soal saham tambahan yang bisa diperoleh secara gratis, Menteri Bahlil menyatakan hal itu merupakan hasil dari lobi-lobi.

Saat ini Indonesia memegang saham mayoritas PT Freeport Indonesia sebesar 51 persen. Indonesia meminta tambahan 10 persen kepemilikan saham Freeport, sebagai syarat perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PTFI.

Saat ini, Menteri Bahlil menunggu hasil finalisasi dari PTFI. Ia memaklumi ada keterlambatan sedikit, setelah Freeport agak direpotkan oleh kebakaran smelternya di Gresik, Jawa Timur. 

"Smelter di Freeport lagi ada sedikit kejadian, terbakar. Jadi nanti, begitu timnya sudah selesai, kita baru mulai bicara lagi tindak lanjutnya," kata Bahlil Lahadalia.

Bahlil meyakinkan bahwa perpanjangan IUPK PTFI akan berdampak baik bagi Indonesia. "Insya Allah tahun depan, awal. Tergantung dari komunikasi dengan Freeport-nya.”

Yang jelas, jauh sebelumnya, bahkan saat masih menjabat Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia sudah mengatakan poin-poin dalam negosiasi dengan PT Freeport Indonesia, salah satunya soal penambahan saham, sudah mencapai 98 persen.

"Kebetulan saya sudah melakukan negosiasi dengan Freeport, dan sudah hampir 98 persen poin-poinnya sudah disepakati," kata Bahlil, di Jakarta, Jumat, 7 Juni 2024.